JABARNEWS | GARUT – Pengemudi angkutan kota semakin resah karena hingga kini mobil omprengan masih dibiarkan tetap beroperasi. Dampaknya, pendapatan para sopir angkot semakin turun akibat tidak adanya penertiban kendaraan ilegal berplat hitam yang masih beroperasi di Kabupaten Garut.
Keresahan ratusan sopir angkot jurusan Terminal Guntur-Kadungora menggelar aksi mogok operasional sebagai wujud kekecewaan dan desakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk menertibkan mobil omprengan yang mengangkut penumpang di jalur angkot.
Aksi sopir tersebut dilakukan dengan memarkirkan mobilnya di jalanan sekitar kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Jalan Merdeka, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Senin (6/4/2020).
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Garut Yudi Nurcahyadi mengatakan, para sopir angkot jurusan Terminal Guntur-Kadungora itu mengeluhkan adanya mobil plat hitam yang secara bebas membawa penumpang di jalur trayeknya.
“Mobil plat hitam yang disebut omprengan ini suka membawa penumpang sehingga meresahkan para sopir,” katanya.
Para pengemudi angkutan kota ini juga mempertanyakan kepastian penertiban omprengan yang hingga kini tidak jelas dan belum ada tindakan nyata.
”Omprengan yang masih tetap dibiarkan beroperasi sangat mengancam kelangsungan hidup pengemudi angkutan umum dan keluarga. Kalau mereka tidak ditertibkan, kami mau dapat apa? Pendapatan yang kami peroleh semakin menurun,” jelasnya
Yudi menyampaikan, keberadaan mobil omprengan itu terkesan dibiarkan, tidak ada upaya penindakan dari pemerintah daerah, padahal keberadaannya sudah jelas melanggar aturan.
“Mobil plat hitam yang membawa penumpang ini sudah lama beroperasi namun tidak ada tindakan, ini seolah dibiarkan,” katanya.
Ia menambahkan, aksi mogok itu merupakan spontanitas para sopir yang selama ini sudah kesal dengan keberadaan mobil omprengan.
Jumlah mobil angkutan ilegal itu, kata Yudi, diperkirakan jumlahnya banyak, apalagi jalur tersebut memiliki potensi penumpang yang cukup banyak yakni adanya karyawan industri di Leles.
“Angkutan ilegal itu saya kira banyak karena adanya karyawan pabrik di Kecamatan Leles,” katanya.
Di sisi lain, lanjut dia, dengan membiarkan omprengan tetap beroperasi akan mematikan pengemudi resmi. (Ara)
