aqua

Harapan Yorrys Raweyai kepada Pemerintah untuk Warga Papua

Pemerintah harus mengevaluasi keberadaan pasukan non-organik di Papua.

Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai dalam pertemuan KAPP Kabupaten Biak Numfor. (Foto: DPD RI)

JABARNEWS | BANDUNG - Rentetan kekerasan di Papua pasca peristiwa Nduga pada Desember 2018 lalu semakin meningkat. Hal itu bahkan sejalan dengan penambahan ribuan pasukan non-organik yang dikirim ke Papua yang berangsur-angsur sepanjang 2019.

Pada saat yang sama, berbagai peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat keamanan, masyarakat Papua maupun kelompok-kelompok yang disebut-sebut selama ini sebagai kriminal maupun separatis, justru semakin meningkat.

Baca Juga:

Pimpinan DPD Diminta Kirim Nota Protes ke Pemerintah dan DPR

Tugas Badan Kehormatan Bukan Cari Kesalahan DPD



Pada awal tahun 2020, sejumlah peristiwa bahkan mengemuka di wilayah-wilayah yang selama ini dikenal sebagai objek-objek vital. PT. Freeport Indonesia yang terletak di Kabupaten Mimika berulang kali menjadi objek kekerasan.

Seakan menunjukkan bahwa kebijakan penambahan pasukan di Papua justru menuai respons reaktif dan cenderung perlawanan dari kelompok kriminal ataupun mereka yang disebut-sebut sebagai kelompok separatis.

Sebagai Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Papua sekaligus Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai memandang kondisi dan situasi ini memerlukan evaluasi secara menyeluruh.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4 5
Tags : Yorrys Raweyai DPD DI Anggota DPD Warga Papua Pasukan Non Organik Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Yorrys Raweyai: Bamsoet Dapat Dukungan 400 DPD I dan II

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi