Jokowi: Informasi Data Corona Jangan Ada yang Ditutupi

JABARNEWS | BANDUNG – Presiden Jokowi menegaskan tidak boleh ada data mengenai virus corona dan dampaknya yang ditutupi. Dia meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyampaikan informasi secara transparan.

“Mengenai komunikasi yang terbuka, sistem data dan informasi yang terbuka kepada semua pihak. Jangan ada yang menganggap lagi kita menutupi. Tidak ada sejak awal kita menutupi masalah yang ada,” kata Jokowi dilansir dari laman Liputan6.com, Senin (20/4/2020).

Selain itu, Jokowi meminta distribusi bantuan logistik bagi masyarakat tidak terhambat. Dia ingin stok pangan cukup pada Ramadan.

“Pastikan distribusi logistik, kelancaran produksi betul-betul tak ada hambatan di lapangan. Stok pangan cukup, pastikan. Agar kita memasuki bulan Ramadan ini betul-betul memiliki kepastian stok pangan,” ucap dia.

Baca Juga:  Simak, Ini Info Soal Muktamar ke-34 NU

Tak hanya itu, Jokowi menegaskan program bantuan sosial yang dirancang pemerintah harus tepat sasaran. Bansos harus sampai ke tangan masyarakat yang paling terkena dampak pandemi Covid-19.

Di tempat terpisah, Ketua Studi Purwakarta, Hikmat Ibnu Aril mengatakan jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta melalui Satgas Covid-19 tidak serius dalam mengidentifikasi dan mengolah angka jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) hingga yang positif, maka sebaran virus ini bagai api dalam sekam, yang sewaktu-waktu dikhawatirkan terjadi lonjakan luar biasa yang membuat penanganan menjadi kocar-kacir.

Terjadinya mis-informasi soal adanya PDP yang meninggal (walau dinyatakan negatif) namun tidak diungkap ke publik, atau meninggalnya PDP yang dinyatakan positif (melalui Rapid test) tapi terlambat diupdate ke publik, menimbulkan kekecewaan publik kepada pemerintah.

Baca Juga:  Tolak UU Ciptaker, Puluhan Mahasiswa Kembali Unras di DPRD Jabar

“Padahal data yang akurat dan terbuka, sangat diperlukan untuk semua lapisan pemangku kepentingan sebagai acuan penanganan wabah nasional ini. Tentunya, data yang salah, aksi menjadi masalah,” ujar Ketua Studi Purwakarta, Hikmat Ibnu Aril, kepada JabarNews.com, Minggu (19/4/2020).

Menurut Aril, jangan sampai kota atau kabupaten lain mulai menurun, Purwakarta malah dalam kondisi puncak penyebaran Covid-19 ini akibat lambat dalam identifikasi penyebaran.

“Logika perkiraannya simpel saja, berapa besar frekuensi peluang pertumbuhan jumlah orang yang terpapar covid di Purwakarta, bisa diperkirakan dari presentase pertumbuhan masing-masing kategori (ODP sampai positif) di DKI jakarta dan Kota Bandung. Karena Purwakarta merupakan daerah yang berada di tengah-tengah dan menjadi lintasan dari kedua daerah tersebut,” ungkap Aril.

Baca Juga:  Bikin Ngiler! Makanan Rujak Bebek Ini Cocok Disantap Saat Panas Terik

Maka, sebagai solusinya, Aril berharap Pemkab Purwakarta melalui Satgas Covid-19 harus lebih fokus untuk melakukan rapid test atau test masal secara berkesinambungan dan dalam kuota besar. Ini untuk mengetahui lebih dini berapa jumlah nyata yang menunjukkan gejala awal positif.

Rapid test diprioritaskan kepada seluruh ODP dan orang-orang lingkungan terdekat dari para ODP tersebut dan ke seluruh OPP (Orang Pelaku Perjalanan). Tentunya tanpa mengabaikan konsistensi berbagai upaya pencegahan lainnya yang telah dilakukan selama ini.

“Lalu informasikan kepada publik. Agar jangan ada dusta diantara kita,” tutup Aril. (Red)