JABARNEWS | BANDUNG – LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) menilai pemberian bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat atau bantuan gubernur (bangub) untuk masyarakat terdampak Covid-19 dalam mekanismenya terlihat carut marut atau acak-acakan.
Pasalnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil sangat menggembor-gemborkan dari awal bantuan tersebut. Seharusnya, seorang public figure atau Gubernur jangan asal gembor-gembor kalau tidak ada bukti.
“Soalnya kondisi di masyarakat sekarang udah terjadi kekisruhan terkait bantuan ini. Jadi saling tuduh menuduh. Ini kasiannya ke ketua RT RW gitu, jadi tudingan, jadi cemoohan dari masyarakat juga,” kata Ketua PMPRI, Rohimat, di Bandung, Selasa (21/4/2020).
Dia menjelaskan, saat ini kan RT RW sudah bekerja keras. Tapi, lanjut dia, masih ada dalam kesalahan mendatanya.
“Nah kemarin dua minggu lalu kalau nggak salah ada bantuan yang dari Pemkot Bandung, di RT 4 RW 1 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, yang datanya meleset,” jelasnya.
Rohimat menyebut kasusnya adalah pada saat menerima bantuan, bantuan tersebut untuk ibu kandungnya sendiri. Sementara ibu kandungnya sendiri itu sudah lama meninggal.
“Artinya kan di sini validasi data sudah nggak bener gitu. Seolah ada mosi ketidakpercayaan terhadap pengurus RT sama pengurus RW gitu,” ungkapnya.
Menurut Rohimat, Gubernur harus bertanggung jawab dengan apa yang digembar-gemborkan. Karena, pihaknya mendapat laporan dari 1 Kelurahan ada 6 orang yang menerima.
“Dia harus ingat ini bukan musim kampanye, masyarakat sekarang memang sangat membutuhkan,” ujarnya.
“Ya ini juga kan lagian katanya si bantuan itu yang itu nggak semuanya dapat. Bisa saja kan yang diajukan 150 orang, yang di ACC itu hanya beberapa orang nggak sampai 20,” tambahnya.
Dikhawatirkan, dengan adanya kasus seperti itu akan timbul kecemburuan sosial. Selain itu, kata Rohimat, bukan hanya cemburu sosial lagi, kemungkinan jika seperti itu akan berdampak chaos nantinya.
“Tidak menutup kemungkinan kalau seperti ini akan terjadi Chaos,” pungkasnya. (RNU)
