aqua

Pakar Hukum UAI: Pembahasan RUU Ciptaker Harus Terbuka

RUU Cipta Kerja digagas antara lain untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan menghidupkan dunia usaha.

Pakar hukum sekaligus Rektor Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Asep Saefuddin. (Foto: Universitas Al Azhar Indonesia)

JABARNEWS | JAKARTA - Pakar hukum menilai pembahasan RUU Cipta Kerja harus dikawal secara kritis berbagai kelompok masyarakat. Dalam proses ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta terbuka terhadap berbagai masukan agar pasal-pasal yang dianggap berpotensi merugikan pihak tertentu atau menimbulkan masalah, dapat diperbaiki.

Pakar hukum sekaligus Rektor Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Asep Saefuddin mengatakan DPR perlu membahas ini secara terbuka lewat daring (teleconference) meski di tengah wabah Covid-19

Baca Juga:

Dinilai Merugikan, Ini 5 Alasan Buruh Tolak Omnibus Law

Organisasi Pers Tolak Campur Tangan Pemerintah Lewat Omnibus Law



"Tujuannya agar lebih banyak lagi orang paham dan juga masalah-masalah yang muncul dari RUU bisa diperbaiki dengan mengedepankan kepentingan rakyat," kata Asep yang juga seorang profesor Statistik Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam keterangan yang diterima jabarnews.com, Jum'at (24/4/2020).

Dewan Etik Perhimpunan Survey Opini Publik Indonesia (Persepi) ini menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja digagas antara lain untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan menghidupkan dunia usaha. Karena itu dibutuhkan pemikian jernih, obyektif dan netral dalam membahasnya.

"Kita tidak bicara politiknya, sebagai akademisi melihatnya dari perspektif yang jernih. Bahwa ada yang tidak setuju, ada juga yang sebaliknya. Maka sebaiknya dibahas secara detil, komprehensif hingga celah persoalannya hilang atau minimal. Kalau diangap ada bagian yang keliru, diberi masukan lalu diperbaiki," jelasnya.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Omnibus Law Universitas Al Azhar RUU Ciptakerja DPR RI Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

LPBI NU Komentari Penghapusan Izin Lingkungan di Omnibus Law

Moeldoko: RUU Omnibus Law Ciptaker Perhatikan Hak Buruh

Pakar Hukum Sebut Ada Kejanggalan Perihal KPK Batal Segel DPP PDIP

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi