Kisruh Bansos, Wawalkot Bekasi Minta Warga Inisiatif Kembalikan Bantuan

JABARNEWS | BEKASI – Bantuan sosial dan pembagian sembako menjadi warna lain selama pandemi corona. Banyak warga terdampak akibat roda ekonomi tersendat kasus Covid-19.

Pendistribusian bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat belakangan ini menjadi sorotan. Pasalnya daftar penerima bansos dinilai berantakan, padahal, bansos tersebut diperuntukkan bagi warga miskin dan warga rentan miskin yang terdampak Covid-19.

Sejatinya, bantuan tersebut diserahkan ke pengurus RT dan RW di masing-masing wilayah untuk dibagikan kepada warga miskin dan rentan miskin. Meski demikian, fakta di lapangan mengatakan pendistibusian bansos ini masih banyak yang salah sasaran.

Menanggapi hal itu, Walikota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan bantuan yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dari RT dan juga RW.

Baca Juga:  Lapas Perempuan Bandung Kini Miliki Sarana Asimilasi dan Edukasi

“Jadi gini, yang salah sasaran tentunya harus dievaluasi validasinya dari RT dan RW. Kita berharap RT dan RW yang paling tahu kondisi warganya,” ujar Rahmat Effendi.

Politisi Golkar tersebut juga meminta masyarakat inisiatif untuk mengembalikan bansos yang telah didapatkannya jika memang mampu. Sehingga bansos tersebut dapat diserahkan ke warga yang lebih membutuhkan.

“Jika ternyata bansos yang dikirim ke yang tak punya masalah ekonomi ya pulangkan ke Pak RW, nanti pak RW buat berita acara dengan Lurah. Diberikan ke kelurahan nanti ada RW nya yang ada di situ yang warganya membutuhkan karena dia daftar di kelurahan. Bisa juga nanti serahkan ke Tim Bansos nanti diiinstruksikan diberikan kepada yang lebih berhak,” jelasnya.

Baca Juga:  Lima ASN di Kota Depok Terkonfirmasi Positif Covid-19

Pihaknya juga berjanji mengevaluasi kekurangan dalam pemberian bansos tersebut. Dirinya akan minta Tim Bansos lebih teliti menyortir data-data penerima bansos.

Untuk diketahui, Pemkot Bekasi mengajukan 143.183 KK penerima bantuan sosial non data terpadu kesejahteraan sosial (non-DTKS) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 100.000 KK ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bantuan sembako dari Gubernur Jawa Barat seharga Rp 350.000 per paket tiap KK ditambah dengan uang tunai Rp 150.000, untuk 27.827 KK di Kota Bekasi.

Baca Juga:  Dua Jenderal Beri Pengarahan Prajurit di Makodam V/Brawijaya

Sedangkan, bantuan dari pemerintah pusat berupa Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial sebesar Rp 600.000 per KK. Terdata, penerima sembako dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kota Bekasi mencapai 106.000 KK.

Pemkot Bekasi akan menyediakan paket sembako yang siap didistribusikan kepada 150.000 KK terdampak Covid-19, dengan total seharga Rp 200.000 per paket sembako. Paket sembako dari Pemkot Bekasi berupa beras lima liter, tujuh bungkus mi instan, satu kaleng sarden, satu botol kecil kecap dan saus, serta satu liter minyak sayur. (Red)