JABARNEWS | BOGOR – Pemerintah Kota Bogor dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan tes swab untuk 350 orang memetakan risiko potensi penularan COVID-19 pada moda transportasi kereta commuter line (KRL).
“Tes swab untuk 350 orang yakni penumpang dan petugas KRL. Tes swab dilakukan di Stasiun Bogor, Senin pagi,” ujar Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Senin (27/04/2020).
Ia menambahkan, dari tes swab ini, sasarannya untuk memetakan potensi risiko penularan COVID-19 di moda transportasi KRL, kata dia, Apakah potensinya tinggi atau rendah. Kita harapkan setelah diterapkan PSBB, potensinya semakin rendah.
Setelah diterapkan PSBB, kata dia, diharapkan kesadaran masyarakat semakin tinggi, untuk menggunakan masker dan menjaga jarak fisik, sehingga risiko tertular dapat ditekan.
“Kalau tes swab ini berhasil, maka akan menjadi dasar pada pengambilan kebijakan untuk mengukur tingkat risiko penyebaran COVID-19 di Jabotabek,” katanya.
Dedie menjelaskan, kepala daerah di lima daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek), melakukan rapat koordinasi di Bogor, pada Minggu (26/4).
“Salah satu point rekomendasinya adalah, meminta operasional KRL dibatasi dan aturan menjaga jarak fisik benar-benar ditegakkan,” katanya.
Dedie menambahkan, lima kepala daerah dari Bodebek juga mengusulkan, agar penerapan PSBB diperpanjang selama 14 hari berikutnya di daerahnya masing-masing. “Sasarannya untuk terus menekan penyebaran COVID-19,” katanya.
Lima kepala daerah di Bodebek, kata dia, juga sepakat perlu adanya satu kesatuan kebijakan dan langkah, antara pusat dan daerah, pada penerapan PSBB.
“Ada delapan sektor yang dikecualikan, tapi masih saja ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh pelaku industri di luar delapan sektor yang dikecualikan, untuk tetap beraktivitas,” katanya.
Menurut dia, lima kepala daerah di Bodebek, pada Senin hari ini berkirim surat kepada Menteri Kesehatan melalui Gubernur Jawa Barat. “Kita harapkan besok besok atau lusa sudah ada jawaban dari pemerintah pusat,” katanya.
“Jabodetabek itu satu kesatuan yang saling terintegrasi satu sama lain, sehingga pada penanganan COVID-19 harus bersama-sama, menerapkan kebijakan dan langkah yang sama,” katanya. (Ara)
