JABARNEWS | BANDUNG – Forum RW Kota Bandung menyambut hangat usul salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat tentang Bantuan Gubernur (Bangub) bagi masyarakat terdampak Covid-19.
Dalam usul tersebut disebutkan seharusnya Bangub diberikan dalam bentuk uang cash atau tunai, bukan berupa sembako.
Sebelumnya, anggota DPRD Provinsi Jabar, Edi Rusyandi menyarankan Bangub diberikan dalam bentuk uang tunai untuk tetap menjaga daya beli masyarakat terhadap para pengusaha kecil, pedagang dan warung.
“Saya sangat setuju kalau bantuan sosial itu dalam bentuk uang fresh money,” kata Ketua Forum RW Kota Bandung, Robbiana Dani saat dihubungi Jabarnews.com, Senin (27/4/2020).
Menurutnya, dengan bantuan berupa uang tunai pada masyarakat dapat menggerakan ekonomi. Karena lanjut Dani, dengan dibelanjakannya uang tersebut dapat menggerakkan pedagang-pedagang kecil.
“Kalau dengan fresh money esensinya itu salah satunya bisa menggerakkan perekonomian perakyatan di bawah. Maka saya setuju,” ucapnya.
Dani menyebut, dalam teknis pendistribusiannya harus tetap melibatkan para RT/RW sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Terlebih, ungkap dia, pihaknya tidak mengetahui 9 pintu yang berhak menerima Bangub. Oleh karena itu, Dani meminta, minimal para RT/RW diberikan tembusan sehingga dapat mengetahui siapa saja yang menerima bantuan tersebut.
“Kita tidak tahu yang dikatakan 9 pintu oleh pak Ridwan Kamil. Jadi seharusnya kami RT/RW diberikan tembusan, penerima pintu 1 ini, pintu 2 ini, biar aman. Selama ini kan RW tidak tahu, jangankan itu penerimanya saja gak tahu,” pungkasnya.
PURWAKARTA REALISASIKAN BANTUAN BENTUK UANG TUNAI
Sementara itu, Kabupaten Purwakarta telah mengalokasikan sebesar Rp24 miliar untuk penanggulangan masalah sosial yang mendera masyarakat selama tanggap covid-19. Bantuannya berbentuk uang tunai yang akan dikirim langsung ke masing-masing penerima.
“Anggaran tersebut, disiapkan untuk membantu masyarakat kurang mampu selama empat bulan kedepan,” ujar Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika kepada awak media usai rapat evaluasi bantuan tanggap Covid-19 bersama jajaran Dinas Sosial setempat, Senin (27/4/2020).
Ambu Anne sapaan akrab Bupati Purwakarta, melanjutkan, saat ini jajarannya telah selesai melakukan pendataan keluarga yang berhak menerima bantuan tersebut, baik data penerima yang dari bantuan sosial dari pusat, provinsi maupun pemkab. Untuk data Pemkab sendiri, sambung dia, tercatat ada 12 ribu KK penerima bantuan tersebut.
Saat ini, jajaran Dinas Sosial bersama relawan gugus tugas sedang melakukan pemasangan stiker ke rumah masing-masing penerima.
“Hal ini dilakukan, supaya tak terjadi tumpang tindih penerima atau ada penerima yang dobel mendapat bantuan. Jadi, kalau yang sudah dapat dari pusat atu provinsi, itu tidak dapat dari pemkab,” kata Ambu Anne.
Terkait teknis penyaluran bantuan untuk masalah sosial ini, tambah Anne, yakni tidak berupa bantuan sembako. Melainkan, bantuannya berbentuk uang tunai yang akan dikirim langsung ke masing-masing penerima.
“Untuk para penerima bantuan dari pemkab, masing-masing penerima mendapat bantuan Rp 500 ribu per bulan selama empat bulan. Awalnya kan hanya Rp 300 ribu, tapi karena yang terdampaknya banyak, jadi kami tambah,” jelas dia.
Anne menuturkan, awal Mei ini kemungkinan bantuan tersebut mulai didistribusikan.
“Untuk saat ini masih proses pemasangan stiker. Dalam hal ini, kita juga akan melakukan evaluasi,” ungkapnya.
Jadi, lanjut Anne, jika setelah berjalan nanti ada penerima yang tidak sesuai ketentuan atau tak masuk kriteria penerima maka akan direvisi di bulan berikutnya dan bantuannya akan dialihkan ke yang lebih berhak. Anne menambahkan, dari awal merebaknya wabah virus tersebut pihaknya sudah mengkhawatirkan akan timbulnya efek domino yang terjadi di masyarakat.
“Yakni, timbulnya masalah sosial yang menyangkut perekonomian mereka. Untuk itu, pemkab menyiapkan alokasi anggaran untuk penanganan masalah sosial tersebut,” ujarnya. (Rnu/Gin)
