Tidak Tepat Sasaran, Bantuan Gubernur Diterima Di Rumah Cukup Mewah

JABARNEWS | PURWAKARTA – Beredar foto penerima bantuan sosial dampak virus corona (Covid-19) dari Gubernur Jabar memilik rumah mewah yang jauh dari kesan miskin di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Dalam foto yang beredar tersebut terlihat petugas Kantor Pos menyerahkan sejumlah barang yang diduga bantuan sosial dari Gubernur Jabar, seperti telor dan sebuah kardus yang terletak di bawah.

Sementara itu, carut marut data penerima bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk masyarakat terdampak Covid-19 menjadi persoalan baru di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga:  Virus Corona 'Mu' Muncul Baru-baru ini, Lebih Ganas dari Varian Delta, Benarkah?

Permasalahan yang ditemukan di lapangan diantaranya mulai dari data ganda dengan DTKS hingga persoalan penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, bikin pusing dan geram sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Purwakarta.

Seperti yang dialami Kepala Desa Pasir Munjul Kecamatan Sukatani, Muhamad Hilman Nurzaman. Dia mengaku bingung dengan data ganda penerima bantuan yang terjadi di wilayahnya.

Baca Juga:  Ini yang Terjadi Di Jalan Tol Jabodetabek saat Pelarangan Mudik

“Di desa saya hanya 29 KK yang dapat bantuan, beberapa ada data ganda dengan penerima bantuan program PKH. Sementara bantuan tidak bisa dialihkan,” kata Hilaman, Selasa (28/4/2020).

Menurutnya, pendataan yang selama ini dirapatkan oleh RT, RW berbeda dengan data yang dimiliki pemerintah provinsi.

Terpisah, Kepala Desa Cianting Kecamatan Sukatani, Abah Adang mengaku tidak ada satupun warganya yang mendapatkan bantuan dampak Covid-19 yang digembar-gemborkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Baca Juga:  30 Ribu Pemilih Pemula, KPU Kabupaten Bandung: Baru Membuat KTP

“Di Kecamatan Sukatani hanya lima desa yang terima bantuan dari provinsi, Desa Cianting tidak dapat. Warga pada nanyain ke abah, bikin pusing,” ujarnya.

Menurutnya, Kepala Desa sebagai unit politik paling dasar sedang menghadapi persoalan pelik, karena data yang tidak valid dapat menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

“Harusnya, data dari desa menjadi acuan dalam proses siapa yang perlu mendapat bantuan atau tidak,” katanya. (Red)