Mensos Singgung Kepala Daerah dan Dinsos Terkait Data Penerima Bansos

JABARNEWS | JAKARTA – Menteri Sosial Juliari Batubara memberikan penjelasan terkait data penerima bantuan sosial yang selama ini kerap mendapatkan sorotan. Dia mengakui terjadi distorsi dalam penyampaian data penerima manfaat dari Dinas Sosial ke Kementerian Sosial.

“Pak kami seringkali tidak ingin dianggap selalu melempar ke daerah tetapi sering kali ini jadi masalahnya. Kepala daerahnya tidak paham soal pendataan di level bawah khususnya Dinas Sosial. Saya berkali-kali menyampaikan bukan untuk membela diri bahwa distorsi itu seringkali terjadi di Dinas Sosial yang terjadi distorsinya,” kata dia, dalam rapat bersama Komisi VIII, dilansir dari laman Merdeka.com, Rabu (6/5/2020).

Baca Juga:  KPU Mulai Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Catat Ini Tahapan Pilkada Serentak 2024

Menurut Mensos, sangat mungkin data yang diterima Kemensos dari Dinas Sosial berbeda dengan data sebenarnya yang disampaikan oleh kepala desa ke Dinas Sosial. Hitung-hitungan politik bisa jadi penyebabnya.

“Distorsi ini terjadi karena mungkin kita sama-sama tahu, kita sama-sama orang politik mungkin ada faktor politiknya, mungkin ada faktor like and dislike antara Dinas Sosial dengan kepala desa yang memberikan data. Ini sangat teknis dan sangat dinamis di lapangan. Kita semua orang politik, kita paham hal-hal seperti ini,” ungkap dia.

Baca Juga:  Sepasang Muda Mudi Diamankan saat Malam Takbiran, Ini Sebabnya

“Jadi distorsi-distorsi itu terjadi di level bawah sementara kami mendapatkan data full dari Dinas Sosial. Nah apakah data yang dari desa dari kelurahan sama dengan yang dikirimkan Dinas Sosial? Apakah data yang dikirimkan Dinas Sosial untuk daerah ke kami sama? kami tidak tahu. Karena kami terimanya dari Dinas Sosial,” imbuhnya.

Dia pun menegaskan dalam kondisi mendesak seperti sekarang, pihak tidak bisa secara optimal melakukan validasi dan verifikasi data dari daerah. Karena itu, Kemensos memutuskan untuk menggunakan data tersebut.

Baca Juga:  Warga Banjar Dibuat Geram Karena Banyak Tower Tak Kantongi Izin

“Mau tidak mau suka atau tidak suka Kami memang hampir bisa dibilang 100 persen mengambil data yang dikirimkan oleh daerah,” urai dia.

Kecepatan merespons sangat diperlukan di tengah pandemi Covid-19. Sebab di daerah masyarakat sudah sangat memerlukan bantuan. Kemensos, lanjut dia, harus memilih antara kecepatan dan ketepatan penyaluran bansos.

“Daripada kita sibuk memverifikasi, memvalidasi ulang data memastikan tepat sasaran COVID-19 sudah selesai, bansos baru turun. Tinggal pilih. Tidak bisa dua-duanya cepat sekali dan tepat sekali. Saya kira tidak mungkin,” tandasnya. (Red)