JABARNEWS | BANDUNG – Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mulai menyerbu Kota Bandung, Jawa Barat, jelang Idul Fitri. Bahkan gelombang PMKS, mulai berdatangan ke Kota Kembang sejak awal ramadan kendati tengah diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Wali Kota Bandung, Oded M Danial, mengaku, telah memerintahkan jajarannya melakukan penyisiran ke setiap sudut Kota Bandung guna meneteribkan para PMKS. Oded menyebut mayoritas PMKS datang dari luar kota.
“Menjelang ramadan, idulfitri, biasanya selalu ada dari luar kota datang ke Kota Bandung. Saya selalu mengintruksikan aparat Satpol PP, Dinas Sosial, melakukan pengawasan agar Bandung tetap nyaman dari PMKS,” ujar Oded, di Balai Kota Bandung, Jumat (8/5/2020).
Oded memastikan akan memulangkan PMKS tersebut ke daerah asal jika kedapatan beraksi di wilayahya. Ia akan berkoordinasi dengan lintas kepala daerah untuk bisa memulangkan PMKS ke tempat asal mereka.
“SOP yang kita lakukan adalah ketika mereka dari luar kota kita kembalikan, kita koordinasi. Jadi kita data dan kita pulangkan ke daerah asalnya,” ungkapnya.
Jika PMKS merupakan warga Bandung, Oded telah menyiapkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) untuk melakukan pembinaan dan pelatihan keterampilan agar PMKS tidak kembali ke jalanan.
“Kalau PMKS warga Kota Bandung, kita perhatikan dan kita bina di dinsos dan kita punya tempat di sana,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Sosial Kota Bandung memastikan PMKS yang menyerbu Kota Bandung berasal dari berbagai daerah. Momen menjelang Idul Fitri kerap dimanfaatkan PMKS musiman untuk mengais rekezi di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat.
Kepala Dinsos Bandung, Tono Rusdiantono, mengatakan beberapa kali mendapati warga luar daerah saat menertibkan dan mendata PMKS. Dia menyebut sebagian besar PMKS berasal dari berbagai wilayah di Jabar dan Jateng.
Tono menuturkan, para PMKS itu kerap mangkal di pusat kota. Namun adanya penerapan PSBB tingkat Jawa Barat, diduga para PMKS akan tersebar.
“Biasanya kita antarkan kembali mereka ke daerah asalnya. Tapi setelah didata dan dilakukan lagi razia, mereka-mereka lagi, muka lama yang terjaring,” ujarnya.
Pihaknya tak ingin gegabah menganani para PMKS saat pandemi covid-19. Terlebih PSBB tingkat Jawa Barat telah diterapkan, sehingga petugas harus dilengkapi alat pelindung diri untuk menertibkan PMKS.
“Saya juga tidak bisa gegabah ngambilnya, protokol kesehatannya harus jalan, kalau ada laporan saya terima pasti,” kata Tono. (Red)
