aqua

MUI Desak Presiden Batalkan Kebijakan Menhub

Kebijakan yang longgarkan moda transportasi.

Presiden Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Kepresidenan)

JABARNEWS | JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari berbagai daerah meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang melonggarkan moda transportasi di tengah wabah COVID-19.

"Meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi dalam semua matra, baik darat, laut maupun udara," kata Ketua Umum DP MUI Provinsi DKI Jakarta KH Munahar Muchtar dalam siaran pers yang diterima, Jumat (8/5/2020).

Baca Juga:

Pemilih Vs Golput

MUI Tidak Pernah Menerbitkan Fatwa Golput



Dalam siaran pers tersebut ditandatangani 32 pimpinan MUI daerah. Secara umum MUI tingkat daerah meminta kebijakan pemerintah tidak memicu semakin tersebarnya COVID-19 melalui pemudik.

Dia mengatakan Kebijakan Menteri Perhubungan melonggarkan moda transportasi bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Munahar juga mendesak pemerintah untuk tegas agar tidak ada tenaga kerja asing (TKA) China yang terus berdatangan ke Indonesia. Alasannya, TKA China berpotensi menjadi pembawa virus COVID-19 ke Indonesia.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : MUI Majelis Ulama Indonesia Presiden Joko Widodo Presiden Jokowi Presiden Didesak Kebijakan Menhub Menteri Perhubungan Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Game PUBG Haramkah?

MUI Kaji Sejumlah Game Online

Dai Muda Purwakarta Dukung Wacana Fatwa Haram Game PUBG

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi