JABARNEWS | GARUT – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Edi Rusyandi prihatin terkait bantuan Pemerintah Provinsi Jabar untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Garut tertunda.
Pasalnya, akibat bantuan sembako yang lama tidak didistribusikan, setidaknya empat ton telur membusuk dan harus diganti dengan yang baru. Sementara proses pendistribusian belum bisa dipastikan waktunya.
“Sungguh Memprihatinkan. Barang tersebut menjadi mubadzir, tidak bermanfaat bagi masyarakat . Apalagi dana yang digunakan itu kan uang rakyat, bukan uang gubernur. Sementara hari ini rakyat dalam situasi sulit dampak covid 19, membutuhkan peran negara/pemerintah,” ujar Edi, Sabtu (9/5/2020).
Edi menganggap amburadulnya data penerima bansos menjadi salah satu bukti ketidakmampuan Pemprov dalam membereskan data alokasi bansos bagi warga terdampak pandemik.
“Kondisi data yang masih semrawut dipakai dasar untuk melakukan kegiatan pembelanjaan, merupakan sesuatu yang membahayakan, karena dapat menimbulkan banyak kerugian,” ujarnya.
Ia mengatakan, ini membuktikan carut marutnya pendataan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat/Gubernur. Pemprov tidak mampu membereskan data untuk alokasi bansos dampak covid-19.
“Pemprov Jabar ceroboh. Data belum tertib sudah melakukan pembelanjaan. Sehingga timbul gejolak di masyarakat akibat distribusi bantuan tidak tepat sasaran. Selain itu menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, kantor pos dan pemerintah desa dalam distribusi bantuan sehingga mengakibatkan penumpukan bansos dibeberapa tempat. Ini juga menjadi bukti perencanaan yang buruk yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Barang itu rusak bukan karena bencana kan, tapi karena memang perhitungan dan resiko-resiko yang tidak matang,” beber Edi.
Sebelumnya Edi sempat mengkritik skema bansos yang disalurkan Pemprov Jabar, lantaran menurut Edi skema yang dipakai dapat menurunkan ekonomi masyarakat kecil.
“Selain itu, dengan semua tunai kita membantu pergerakan ekonomi masyarakat di bawah. Kalau pakai pabrikan, pedagang kecil dibawah gigit jari. Karena itu cobalah dengar aspirasi rakyat ini. Kalau bisa berikan saja semua bansos itu secara tunai. Dengan mekanisme yang dipakai pemprov jabar sekarang ini bisa merusak sistem ekonomo masyarakat. Jika telor itu diborong pemerintah, harga telor dipasaran bisa jadi mahal. demikian juga beras. Jika pakai beras import, harga beras lokal jadi hancur,” pungkasnya. (Red)
