Pemkab Purwakarta Kena Sanksi Kemenkeu, Ini Sebabnya

Sanksi berupa penundaan pencairan DAU sebesar 35 persen.

Ilustrasi- Kabupaten Purwakarta. (Foto: Net)

JABARNEWS | PURWAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Triwulan II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta.

Penundaan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Baca Juga:

Sambung Asa Warga Perbatasan, Jembatan Bailey Bodem Segera Diresmikan

Dihantam Isu Corona, Pemuda di Purwakarta Terus Promosikan Destinasi Wisata



Terkait penundaan DAU untuk Triwulan II tersebut dibenarkan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha.

"Iya penundaan itu benar, tapi bukan hanya Purwakarta saja, sejumlah daerah di Jawa Barat dan daerah lain di Indonesia juga mendapatkan sanksi serupa," kata Norman saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin (11/5/2020).

Norman menjelaskan, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 disebutkan bahwa penyesuaian terhadap penurunan dana transfer dan pendapatan asli daerah setiap pemerintah daerah harus melakukan efisiensi belanja sekurang-kurangnya 50 persen dari belanja barang jasa dana belanja modal.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Kemenkeu Kementerian Keuangan Diberi Sanksi Dapat Sanksi Pemkab Purwakarta Penanganan Covid-19 Dana Alokasi Umum Penundaan DAU BKAD Purwakarta Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Sebuah Toko di Purwakarta Ludes Terbakar, Diduga Karena Ini

Vaksinasi Covid-19 di Purwakarta Kapan? Ini Jawabannya

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi