JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Jawa Barat memberikan perhatian khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) Gubernur Jabar Ridwan Kamil, terutama soal Indeks Pembangunan Pemuda yang akan menjadi catatan pada 2020 pelaksanannya nanti. Kemudian bidang Pendidikan sempat mencuat SPP gratis SMA Negeri dan SMK Negeri.
“Pada 2020 diperhitungkan agar tidak ada kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta,” ucap Wakil Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat, Sidqon Djampi.
Masalah pendidikan masih banyak yang harus dibenahi terutama sektor kebijakan SMK Negeri dan Swasta terlebih saat menghadapi pendemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, berkaitan dengan bidang kesehatan yakni pelayanan kesehatan.
“Lalu dalam pemaparan bukan hanya mengeluhkan masalah anggaran tetapi lebih konkrit kebutuhan untuk pelayanan di bidang kesehatan agar lebih optimal,” ungkapnya.
Sidqon Djampi menyebutkan yang menjadi catatan bagi penyusun adalah bahwa legislatif dan eksekutif terikat oleh sumpah jabatan. Sehingga pelaporannya pun harus dilaksanakan dengan baik dan benar serta objektivitas harus selalu diterapkan.
“ASN dan dewan harus bersinergi untuk mempertanggungjawabkan terhadap masyarakat Jawa Barat, jangan sampai diibaratkan jeruk makan jeruk,” ujar Sidqon di UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Daerah Jawa Barat, Jalan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (6/5/2020).
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus lainnya, Yod Mintaraga pada bidang kesehatan yang tidak kalah penting tindak lanjut dari keberadaan Puskesmas 24 jam yang hingga kini belum pasti perkembangannya.
Padahal, program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan yang layak. Di bidang pendidikan, infrastuktur penunjang pendidikan nyaris tidak ada realisasinya.
“Seperti pembangunan ruang kelas baru yang ditargetkan hingga 6000 kelas pertahunnya. Dan untuk pembangunan kobong menargetkan 3000 pertahunnya,” ujar Yod Mintaraga. (Red)
