JABARNEWS | PURWAKARTA – Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika diduga melakukan politisasi bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19.
Pasalnya, bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari APD Pemkab Purwakarta, terdapat foto Bupati di amplop dan sertifikat penerima bansos.
“Seharusnya nggak mesti ada foto bupati di amplop dan sertifikat penerima BLT, kalau seperti ini kan, diduga melakukan politisasi bansos yang diserahkan ke masyarakat,” kata Ketua Studi Purwakarta Hikmat Ibnu Aril, Kamis (14/5/2020).
Aril menuturkan, BLT yang diserahkan kepada masyarakat bersumber dari dana APBD bukan uang pribadi bupati dan seharusnya hanya memasang logo daerah saja.
Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, jelas Aril, di Pasal 76 UU itu, diatur secara jelas mengenai sejumlah hal yang menjadi larangan kepala daerah dan wakilnya, termasuk menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin.
Selain itu, tambah Aril, ada satu hal lagi yang menurut Aril aneh, Pemkab Purwakarta dalam sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19, yang dilakukan melalui spanduk, dan baliho, hanya ada foto Bupati yang terpasang.
Seharusnya, selain Bupati, juga ada Wakil Bupati Purwakarta, karena pada dasarnya di dalam undang-undang, kepala daerah itu adalah Bupati dan Wakil Bupati, tidak hanya Bupati saja.
“Kepala daerah itu Bupati dan Wakil Bupati, bukan hanya Bupati,” ujarnya.
Senada dengan Aril, Asep Gunawan selaku Dewan Fakar ICMI Orda Purwakarta menuturkan, jika dilihat dari sudut pandang etika politik, ada yang perlu dikritisi terkait dengan ikhtiar kebijakan itu.
Ikhtiar yang dilakukan bupati, sebelumnya juga dilakukan presiden itu terlihat tidak terlalu elok. Dalam kacamata komunikasi politik, ada 2 hal yang sedang dimainkan.
Pertama, terlihat ada upaya untuk mengelola kesan (impression management) sebagai pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. Kedua, ada upaya membangun citra (image building) sebagai kepala daerah yang dekat dengan rakyatnya.
“Jika hal ini yang terjadi, jelas ada ikhtiar mempolitisasi bansos, apakah untuk tujuan politik jangka pendek ataupun jangka panjang,” ujar Asep.
Sebetulnya jika percaya diri, Kepala Daerah tidak usah terlalu memaksakan diri melakukan ikhtiar pencitraan melalui bansos atau apapun, karena publik hari ini sudah lebih cerdas.
“Menurut hemat saya, upaya pencitraan itu tidak akan tepat sasaran,” katanya.
Untuk konteks Purwakarta, jelas Asep memang membingungkan juga. Terkecuali jika foto yang dipasang di bansos itu adalah foto bupati dan wabupnya. Jika hanya salahsatunya, adalah upaya pencitraan. (Zal)
