DPRD Sebut Penilaian Jabar Jadi Penanganan Terbaik Covid-19 Masih Terlalu Dini

JABARNEWS | BANDUNG – Lembaga Riset Repro Indonesia melakukan survei terkait persepsi publik tentang penanganan wabah Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Dari empat provinsi, Jawa Barat dinilai paling baik dalam penanganan corona.

DPRD Jabar buka suara berkaitan hal tersebut. Anggota DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya menilai survei bukan suatu hal yang urgen di tengah pandemi Corona. Namun, penilaian itu terlalu dini. Masih banyak yang harus dilakukan.

Pernyataan terlalu dini itu dikatakan Anggota DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya. Bahkan, ia menilai survei bukan suatu hal yang urgen di tengah pandemi Corona.

Baca Juga:  Penemuan Mayat Misterius Tak Bercelana Dalam Hebohkan Warga Majalengka

“Menurut saya nggak penting lah survei-survei itu. Kerja penanganan wabah COVID-19 ini kerja panjang. Terlalu prematur kalau sekarang sudah bisa dinilai dan dianggap yang terbaik. Urusannya belum selesai kok,” ujar Asep, Jumat (1/5/2020).

Asep juga mempertanyakan urgensi melakukan survei kinerja pemerintah dalam penanganan COVID-19. Saat ini, Asep menegaskan, yang terpenting ialah semangat sinergi dalam penanganan COVID-19, baik dari pemerintah pusat hingga ke tingkat RT.

Baca Juga:  Kapolri Terbitkan Surat Telegram Soal New Normal, Simak Isinya

Jadi yang urgent itu, lanjut Asep, adalah sinergitas kerja antar pemerintah pada semua tingkatan, dari pusat hingga tingkat RT. Bagaimana juga pelibatan dengan pihak swastanya dan masyarakatnya juga.

“Jadi, keberhasilan kerja dalam penanganan wabah ini adalah keberhasilan semua. Keberhasilan semua pihak. Ya tenaga kesehatannya, tentaranya, polisinya, babinsanya hingga ke warganya. Bukan satu atau dua unsur pemerintahannya saja,” ujar Asep.

Menurut Asep, penanganan wabah ini merupakan kerja maraton. Sehingga dia meminta Pemprov Jabar untuk lebih fokus memaksimalkan kerjanya dalam penanganan.

Baca Juga:  Kejari Ciamis Tahan Tersangka Korupsi KPU Pangandaran

“Pemprov mending terus saja memaksimalkan kerjanya dan kordinasinya dengan pemerintah pusat dan Pemkab dan Pemkotnya, PSBB di Bodebek baru diperpanjang lagi, PSBB di tingkat provinsi baru mau dimulai. Distribusi bansos belum seberapa yang diterima warga, jika dibandingkan dengan 63 persen KK (kepala keluarga) di Jawa Barat yang insyaallah akan menerimanya, masih banyak PR (pekerjaan rumah),” tandasnya. (Red)