JABARNEWS | CIANJUR – Bantuan dari pemerintah melalui dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karangharja, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat diduga disunat oleh oknum pendamping, sekitar Rp100 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Ilham Akbar (24) salah seorang tokoh pemuda warga Desa Karangharja mengatakan, menerima keluhan adanya pemotongan dana PKH tersebut, dari beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, pada tanggal 2 Mei 2020 awal bulan.
“Itu warga yang mengeluh lebih dari puluhan orang sebagai penerima manfaat,” katanya kepada Jabarnews.com, Sabtu (16/5/2020).
Ia memaparkan, tidak tahu apakah semua mengalami pemotongan atau tidak. Yang jelas ia menerima laporan seperti itu dari beberapa warga. Artinya ada pemotongan. Bukan hanya itu saja, Ilham Akbar juga menduga, bahwa sistem pencairan dana PKH ada dugaan mengalami penyimpangan.
Sebelumnya, ia pernah menanyakan kepada beberapa warga, saat mereka pulang dari pengambilan dana di tengah jalan dipinta oleh oknum pendamping beserta saudara pendamping.
“Dari laporan yang saya terima, oknum pendamping itu bersama saudaranya meminta uang sebesar Rp100 ribu sejumlah KPM,” ujar Akbar.
Atas adanya laporan tersebut, Akbar pernah menanyakan langsung kepada pendamping PKH desa. Tapi selalu mengelak. Ia pun berharap, agar dinas terkait turun langsung menegur dan menindak tegas para oknum pendamping tersebut.
Terakhir Akbar menambahkan, bila memang diharuskan adanya potongan, harusnya dijelaskan untuk apa uang tersebut. Dan, apakah memang pengambilan dana PKH harus ada adminitrasi. Selain itu, perlu disikapi, berharap dinas terkait lebih selektif dalam mengangkat para pendamping.
“Jadi jangan asal merekrut orang untuk dijadikan pendamping,” keluhnya mewakili warga setempat.
Sementara itu, Ijah (56) seorang warga Kampung Batukurut, Desa Karangharja, Kecamatan Pagelaran, Cianjur Selatan (Cisel) memaparkan, dirinya menerima dana PKH sebesar Rp600 ribu dan telah dipotong oleh oknum pendamping berinisial AK, saudara dari RH.
“Pemotongan tersebut diminta sesudah pulang dari pengambilan dari link BRI,” akunya.
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur, Enah Rasmanah, saat dihubungi melalui WhatsApp (WA), mengaku untuk penerima program PKH Desa Karangharja, ia kurang begitu mengetahui. Dan, kalau memang itu terjadi dan terbukti ada pemotongan oleh oknum pendamping, silahkan untuk membuat laporan pengaduan.
“Nanti akan kami tindak lanjuti kalau ada laporan. Kenapa sampai terjadi seperti itu,” ucapnya. (Mul)
