aqua

Pemda Dinilai Tak Serius Urus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Pemerintah daerah diharuskan untuk memperbarui DTKS sebanyak empat kali dalam satu tahun.

Ilustrasi Data. (Shutterstock/tss)

JABARNEWS | JAKARTA - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan pemerintah daerah tidak serius memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sehingga waktu mau digunakan untuk bansos, Pemda malah teriak DTKS tidak akurat.

"DTKS menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial saat pandemi Covid-19. Namun, penyaluran ini bermasalah karena tidak tepat sasaran," kata Pahala dalam telekonferensi, Senin (18/5/2020).

Baca Juga:

DPRD Jabar Matangkan Tiga Raperda Ajuan Pemprov Jabar

Pemdaprov Jabar Sebarkan Maskara Disetiap Desa



Pahala mengatakan, pemerintah daerah diharuskan untuk memperbarui DTKS sebanyak empat kali dalam satu tahun. Namun, pada 2018, baru ada 286 pemda yang memperbarui. Itu pun, kata Pahala, data yang diperbarui hanya bersifat administratif.

“Tidak mencerminkan berapa orang miskin di DTKS,” ujarnya.

Menurut Pahala, distribusi bansos juga diperburuk dengan kebijakan banyak pintu. Ia menyebutkan ada 6 jenis bansos selain program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT).
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Pemda Tak Serius Urus Data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS KPK Penyaluran Bansos Bansos Covid-19 Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Lokal Berita Hiperlokal

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi