Live Stream Bandung 132 TV


Waduh! Tiga Daerah Jabar Ini Disorot KPK Soal Bansos

Permasalahan utamanya terletak pada belum adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbaharui

Bansos dari Presiden RI. (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menemukan kesemrawutan terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan permasalahan utamanya terletak pada belum adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbaharui di sejumlah daerah.

Baca Juga:

Nekat Mudik Dini Hari, 15 Kendaraan Diputarbalikan di Pos Penyekatan Kadipaten

Cegah Penyebaran Covid-19, Kapolres Serdang Bedagai Imbau Masyarakat Tidak Mudik



"Sesuai dengan surat edaran, KPK mendorong penggunaan DTKS dijadikan sebagai rujukan awal pendataan di lapangan," kata Ali melalui keterangan tertulis pada Selasa, 19 Mei 2020.

Ia mengatakan yang teknis penggunaan DTKS dilakukan dengan melibatkan hingga ke satuan kerja terkecil di masyarakat, yaitu RT/RW. Sehingga bisa memperluas penerima manfaat (non-DTKS) dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Dinas Dukcapil.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan tiga daerah di Jabar untuk merampungkan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pembaruan itu mesti dilakukan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan menghindari terjadinya data ganda.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Komisi Pemberantasan Koripsi Penyaluran Bansos Bansos Pemprv jabar Ridwan Kamil Data terpadu Kesejahteraan Sosial Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

DPRD Jabar Kembali Ingatkan Masyarakat Jangan Mudik

Capaian Vaksinasi Covid-19 di Purwakarta Baru 27 Persen

Heboh! Ada Hantu Sosialisasikan Larangan Mudik di Tasikmalaya

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi