aqua

Waduh! Tiga Daerah Jabar Ini Disorot KPK Soal Bansos

Permasalahan utamanya terletak pada belum adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbaharui

Bansos dari Presiden RI. (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menemukan kesemrawutan terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan permasalahan utamanya terletak pada belum adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbaharui di sejumlah daerah.

Baca Juga:

Ini Cara Lapor ke KPK Jika Temukan Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19

Pemda Dinilai Tak Serius Urus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial



"Sesuai dengan surat edaran, KPK mendorong penggunaan DTKS dijadikan sebagai rujukan awal pendataan di lapangan," kata Ali melalui keterangan tertulis pada Selasa, 19 Mei 2020.

Ia mengatakan yang teknis penggunaan DTKS dilakukan dengan melibatkan hingga ke satuan kerja terkecil di masyarakat, yaitu RT/RW. Sehingga bisa memperluas penerima manfaat (non-DTKS) dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Dinas Dukcapil.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan tiga daerah di Jabar untuk merampungkan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pembaruan itu mesti dilakukan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan menghindari terjadinya data ganda.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Komisi Pemberantasan Koripsi Penyaluran Bansos Bansos Pemprv jabar Ridwan Kamil Data terpadu Kesejahteraan Sosial Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

DPRD Jabar Soroti LKPJ Gubernur Soal Sektor Kesra

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi