JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat menilai kinerja Gubernur Jabar Ridwan Kamil tak memuaskan. Ini terungkap pada Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar di Ruang Sidang DPRD Jabar pada Rabu (20/5/2020). Karena itu, DPRD Jabar mengeluarkan 42 rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Sidang Paripurna tersebut mengagendakan Laporan Panitia Khusus (Pansus) III terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat pada Tahun 2019.
Ketua Pansus III DPRD Jabar Memo Hermawan menyebutkan, meskipun terjadi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,03, namun DPRD meminta Gubernur mengkonfirmasi data statsitik tersebut dengan kondisi faktual di lapangan. Sebab ada beberapa variabel lain yang penting diukur. Seperti pemerataan pembangunan kota-desa, masih tingginya angka pengangguran, juga kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan sumber daya Jawa Barat dengan kekayaan alam yang luar biasa.
“Kami melihat capaian indeks indikator dari lima misi Jawa Barat tidaklah merata. Bahkan ada beberapa misi Jawa Barat Juara, namun ternyata capaiannya di bawah Jawa Tengah dan Jawa Timur,” kata Memo melalui keterangan tertulisnya, Kamis (21/5/2020).
Fakta ini, sambungnya, menjadi catatan penting bagi DPRD Jabar dan menjadi PR besar bagi Gubernur. Agar ke depan lebih serius memperhatikan strategi prioritas pembangunan dan konsisten dengannya,” ujar anggota legislatif dari Dapil Kabupaten Garut ini.
Memo menyebutkan, terjadi tren penurunan daya serap Belanja Daerah yang hanya mencapai 91,2 persen dibandingkan Tahun 2018 yakni 94,47 persen. Artinya, hampir 10 persen dari program yang direncanakan dan anggaran yang sudah dialokasikan tak mampu dioptimalkan. Pun halnya, kata Memo, dari sisi pendapatan daerah, Gubernur tak mampu mencapai target. Yakni, dari Rp36,12 triliun, hanya mampu meraih Rp36,03 triliun.
Penting untuk digaris bawahi, kata Memo, bahwa pada 2019 ini merupakan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkecil, setidaknya dibandingkan tiga tahun terakhir.
“Gubernur harus mampu menjawab tren penurunan ini sebab jika tak segera ditangani, kami DPRD tak mau tren negatif ini terjadi lagi. Sayang sekali Gubernur juga tak mampu mengelola sektor pariwisata, padahal potensinya sangat luar biasa,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar ini.
Memo juga menyoroti ketidakmampuan Gubernur dalam memanage BUMD agar menjadi perusahaan profesional. Jangankan bersaing di level nasional, kata Memo, bahkan untuk level Jawa Barat Juara pun masih sulit. Hal ketiga yang mempengaruhi negatifnya postur APBD Tahun 2019 adalah carut marutnya pengelolaan sektor ekonomi kemasyarakatan yang harusnya mampu menjadikan ketahanan pangan masyarakat.
“Tak terlihat perhatian serius. Kurangnya keberpihakan kebijakan dan anggaran menyebabkan sektor ini seperti partanian, peternakan, perikanan dan yang serumpun dengannya tak memuaskan,” ujarnya.
DPRD Jawa Barat selain memberikan catatan strategis, sebagaimana amanat PP 13 tahun 2019, juga mengeluarkan 42 rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti Gubernur Jawa Barat.
“Dan kami minta segera dibuat tim khusus yang akan bertanggung jawab dalam urusan ini. Ke-42 rekomendasi ini, kami bagi per bidang yakni urusan pemerintahan, keuangan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Urusan pemerintahan, pihaknya meminta Gubernur segera mengevaluasi keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ). Di mana pihaknya mendapat laporan jika tim ini di lapangan sering melakukan intervensi terhadap perangkat daerah. Sehingga mengganggu kinerja dan hal lainnya yang kontraproduktif.
“Jika demikian halnya, tim ini dibubarkan saja. Demikian juga dengan beberapa perangkat daerah yang terbukti berkinerja negatif, agar segera diambil lang-langkah serius memperbaikinya,” kata Memo.
Di bidang ekonomi dan keuangan, DPRD meminta Gubernur segera mengevaluasi manajemen BUMD secara keseluruhan. Termasuk mengganti pimpinan BUMD yang tak kapabel dengan tenaga profesional dan independen. Juga, tak dicampuri dengan kepentingan politis yang sering mengganggu kinerja.
Di bidang pembangunan, sambungnya, di antara PR besar adalah menyelesaikan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka dan Lulut Nambo yang berlarut-larut.
“Gubernur juga harus segera dan serius mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata,” ujar mantan Bupati Garut periode 2007-2009 ini.
Di bidang kesejahteraan rakyat, urusan pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang banyak mendapat rekomendasi dari DPRD. Yakni, berupa perbaikan manajemen, ketersediaan dan kelayakan ruang belajar dan layanan kesehatan, kesejahteraan tenaga medis dan pendidikan, hingga beasiswa. Ada hal yang sangat memalukan Jawa Barat, di mana peringkat Indeks Pembangunan Pemuda berada di ranking ke-34 atau terendah se-Indonesia.
“Memperhatikan kinerja Pemerintah Jawa Barat melalui dokumen LKPJ Gubernur Jawa Barat, maka DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan nilai kinerja pada tingkat yang kurang memuaskan,” kata Memo tegas.
Nilai ini didasarkan pada kegagalan pencapaian target dan tren perlambatan aspek fiskal daerah. Ini mengakibatkan mau tidak mau, Gubernur dan seluruh perangkat daerah dituntut untuk bekerja keras mengejar ketertinggalan pada Tahun 2019.
Senada, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Ir H Abdul Hadi Wijaya M.Sc meminta agar Pemerintah Daerah Jawa Barat berkomitmen dalam menindaklanjuti ke-42 rekomendasi tersebut.
“Yaitu, dengan membentuk tim khusus dari kalangan pimpinan eksekutif Jawa Barat,” ucap Abdul Hadi Wijaya. (Red)
