JABARNEWS | KARAWANG – Kelompok mahasiswa yang tergabung Cipayung Plus Karawang melakukan aksi demonstrasi di Plaza Pemda Kabupaten Karawang, Jumat (22/5/2020) sore. Setidaknya terdapat 50 mahasiswa dari berbagai organisasi yakni GMKI, PMII, HMI, IMM, GMNI, dan KAMMI.
Mahasiswa yang mempertanyakan kebijakan Pemkab Karawang dalam penanganan Covid-19 ini sempat tertahan di depan gerbang Plaza Pemda.
Merasa aksi mereka tidak mendapat respon positif dan tidak ada penjabat yang menerima aspirasi, kelompok mahasiswa ini meringsek masuk ke dalam Plaza Pemda Karawang. Bahkan sempat menyegel kantor Bupati Karawang.
Aksi mahasiswa ini tak lepas dari langkah-langkah yang diambil Pemda Karawang dalam penanganan covid-19, yang menurut para demonstran tidak efektif dan tidak transparan. Begitupun kebijakan PSBB dinilai tidak dijalankan dengan tegas, serta rapid tes masal yang belum menjangkau seluruh desa.
“Distribusi bansos yang mengumpulkan banyak orang juga kan itu riskan sekali,” terang Ketua HMI Karawang Fajar Andriansyah dilansir dari laman Radarkarawang.id
Menurut Fajar, tidak nampak kesiapan Pemkab Karawang dalam menangani covid-19. Ia menekankan mesti ada transparasi penggunaan anggaran dalam penanganan covid-19 yang sejatinya adalah uang rakyat. Begitupun berbagai bantuan dari perusahaan mesti disampaikan secara terperinci kepada masyarakat.
“Ada beberapa contoh pemerintah daerah di Indonesia yang sudah membuka transparansi ke publik, baik itu penggunaan anggaran, penerimaan bantuan, misalnya Subang. Sayangnya Karawang belum melakukan itu,” jelasnya.
Ketua GMKI Karawang Sepri Antoni kecewa dengan tidak adanya respon dari Pemda Karawang. Padahal menurutya aksi mereka dilakukan secara damai bahkan mengikuti protokol kesehatan. Disampaikannya, para mahasiswa sore itu mengenakan masker juga dibekali hand sanitizer. Di samping itu, demontrasi kemarin sore juga dikatakannya merupakan physical distancing.
“Kami berkomitmen tetap ingin memerangi virus covid tersebut, oleh karena itu kami menginginkan aksi kami disambut baik oleh pemerintah daerah,” ucapnya.
Sekretaris Umum PMII Karawang Maulana Malik Ibrahim menambahkan, akan tetap mengawal kebijakan Pemda Karawang dalam penanganan covod-19 meskipun aksi mereka sore itu tida direspon.
Ia menegaskan tidak pernah lengah mengawasi penggunaan anggaran penanganan covid-19 yang besarnya lebih dari Rp1 miliar. Pengelolaan dan pelaporan anggaran harus dilakukan sebagaimana mestinya, tidak ada toleransi terkait corona.
“Kita ketahui bersama bahwa statement ketua KPK itu bahwa anggaran covid ini rawan untuk dikorupsi, setelah pandemi ini kalau penjabat tidak mau kooperatif dengan kita, kita aka menelusuri secara keseluruhan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Keamanan Plaza Pemda Karawang Yopi Nurwijaya menyampaikan kepada perwakilan mahasiswa, baik bupati, wakil bupati, sekda maupun asda tidak ada di tempat karena telah meninggalkan kantor pada pukul 15.00 WIB. (Red)
