Pembukaan Destinasi Wisata saat New Normal, Ini Kata Wishnutama

JABARNEWS | JAKARTA – Hingga pekan terakhir bulan Mei, belum ada satupun destinasi wisata di tanah air yang dinyatakan dibuka untuk umum. Pembukaan destinasi tersebut, sangat bergantung dengan situasi pandemi virus corona. Selain itu, destinasi wisata membutuhkan protokol kenormalan, agar virus corona tak mewabah kembali.

Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Barekraf) Wishnutama Kusubandio dalam keterangannya, Jumat (29/5/2020), persiapan protokol kenormalan baru pariwisata telah disusun.

Baca Juga:  Lawan Madura United, Persib Bandung Tawarkan Jadi Tuan Rumah

Wishnutama mengatakan, penerapan protokol kenormalan ketika suatu daerah telah dinyatakan siap. Protokol ini akan melalui beberapa tahapan, mulai dari simulasi, lalu sosialisasi dan publikasi kepada publik, dan yang terakhir diuji coba. Pelaksanaan tahapan-tahapan ini harus diawasi dengan ketat dan disiplin serta mempertimbangkan kesiapan daerah.

Wishnutama Kusubandio menambahkan penerapan, dan pengawasan program Cleanliness, Health and Safety (CHS) sebagai tatanan kenormalan baru di destinasi wisata, juga harus dikoordinasikan dengan Gugus Tugas dan Kepala Daerah masing-masing wilayah. Kesiapan daerah dan dukungan dari para pelaku industri dan ekonomi kreatif merupakan salah satu faktor utama dalam pelaksanaan protokol kenormalan baru ini.

Baca Juga:  Sisihkan Hasil Kerja Keras, Wika Salim Mulai Bisnis Kopi

Ia mengatakan program CHS, yang telah disusun oleh Kemenparekraf/Baparekraf dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan industri pariwisata dan ekonomi kreatif serta kementerian/lembaga terkait, merupakan strategi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar masyarakat nantinya dapat tetap produktif dan aman Covid19.

Baca Juga:  Jembatan Di Purwakarta Ambruk, 1 Korban Terkubur Reruntuhan

“Mengenai waktunya kapan? Harus dilihat betul kondisi daerah tersebut dan tentunya kesiapan masing-masing daerah. Kami telah melakukan koordinasi dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya berpotensi nantinya untuk dapat memulai penerapan protokol ini,” tambah Wishnutama. (Red)