JABARNEWS | GARUT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan ke 15 kota kabupaten yang dapat menerapkan adaptasi kebiasaan baru (AKB) tengah dalam proses pencabutan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Menurut Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat Daud Achmad, ke 15 daerah di Jabar yang bisa menerapkan AKB merupakan daerah biru yang saat ini sedang dalam proses pencabutan status PSBB oleh Kementerian Kesehatan.
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan terkait pemberlakukan aturan dalam menerapkan normal baru atau adaptasi kebiasaan baru (AKB) dalam situasi wabah COVID-19.
"Sambil mengunggu aturan dari pemerintah pusat dan provinsi, Pemkab Garut tetap menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran wabah COVID-19," ujarnya. Selasa (2/6/2020).
Sampai hari ini Pemkab Garut belum mendapatkan petunjuk hasil konsultasi ke provinsi dan Kementerian Kesehatan, pihaknya menunggu keputusan dari Kemenkes.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Menurut Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat Daud Achmad, ke 15 daerah di Jabar yang bisa menerapkan AKB merupakan daerah biru yang saat ini sedang dalam proses pencabutan status PSBB oleh Kementerian Kesehatan.
Baca Juga:
Kejari Cianjur Musnahkan Barang Bukti Sitaan 10 Bulan, Termasuk Dolar Palsu
Kemarin, BMKG Laporkan Gempa Guncang Tiga Wilayah di Indonesia
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan terkait pemberlakukan aturan dalam menerapkan normal baru atau adaptasi kebiasaan baru (AKB) dalam situasi wabah COVID-19.
"Sambil mengunggu aturan dari pemerintah pusat dan provinsi, Pemkab Garut tetap menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran wabah COVID-19," ujarnya. Selasa (2/6/2020).
Sampai hari ini Pemkab Garut belum mendapatkan petunjuk hasil konsultasi ke provinsi dan Kementerian Kesehatan, pihaknya menunggu keputusan dari Kemenkes.
Halaman selanjutnya 1 2 3
