aqua

Pemerintah Digugat Atas Pemblokiran Internet Di Papua, Ini Putusannya

Pemblokiran internet dilakukan menyusul kerusuhan yang terjadi karena demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

Ilustrasi pemblokiran internet. (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate bersalah karena pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat.

“Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum,” kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan melalui telekonferensi, dilansir dari laman Tempo.co, Rabu (3/6/2020).

Baca Juga:

Komunitas Pasien Cuci Darah Gugat Jokowi Lagi, Ini Sebabnya

Polemik Sekda Kota Bandung



Pihak tergugat 1 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, sedangkan tergugat 2 adalah Presiden Jokowi. Majelis hakim pun menghukum tergugat 1 dan 2 membayar biaya perkara sebesar Rp 457 ribu.

Pemerintah melakukan pemblokiran internet di Papua pada Agustus 2019. Pemblokiran internet dilakukan menyusul kerusuhan yang terjadi karena demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

Kebijakan itu digugat Tim Pembela Kebebasan Pers pada November 2019.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Pengadilan Tata Usaha Negara Digugat PTUN Jakarta Pemblokiran Internet Aksi Demonstrasi Internet Diblokir Akses Internet Presiden Jokowi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate AJI YLBHI Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi