aqua

DPR Gelar RDPU Soal Pasal Pers Di RUU Omnibus Law, Ini Hasilnya

Pada waktu sosialisasi RUU Cipta Kerja, UU Pers tak termasuk dalam ranah yang hendak diatur.

Ilustrasi- Pers. (Foto: Antara)

JABARNEWS | JAKARTA - Badan Legislasi DPR mempertimbangkan mengeluarkan pasal-pasal terkait pers dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo, menilai terlalu berisiko jika RUU Omnibus Law itu mengatur tentang pers dan media massa.

"Daripada menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian, secara konkret Fraksi Partai Golkar mengusulkan yang terkait media dan pers didrop dari RUU Cipta Kerja," kata Firman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) hari ini, Selasa (9/6/2020).

Baca Juga:

Empat Isu Aktual yang Direspon Ketua DPR

Rumor Paham Radikal Susupi KPK, Karena Pegawai Gunakan Celana Cingkrang



Menurut Firman, pada waktu sosialisasi RUU Cipta Kerja, UU Pers tak termasuk dalam ranah yang hendak diatur. Dia juga menilai persoalan media dan pers sudah cukup baik diatur dalam undang-undang tersendiri, yakni UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Kita perkuat saja di UU (UU Pers) yang sudah ada," ujar Firman.

Anggota Baleg dari Fraksi NasDem, Taufik Basari, pun mengatakan pasal terkait pers tak relevan diatur dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Meski begitu, dia menyatakan ingin lebih dulu menanyakan alasan pemerintah memasukkannya dalam RUU omnibus law.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : DPR RI RDPU Pasal Pers Undang-Undang Pers RUU Omnibus Law RUU Cipta Kerja IJTI Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Kiayi Maman Dipastikan Melenggang Lagi ke Senayan

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi