JABARNEWS | BANDUNG – Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Jabar membenarkan, anggaran penanggulangan Covid-19 Jawa Barat hanya sanggup mengcover hingga Juli. Hal ini sejalan dengan alokasi biaya tak terduga (BTT) untuk dana tanggap darurat Covid-19 memang hingga Juli.
“Namun, seandainya anggaran tersebut tidak selesai sampai Juli, maka ada upaya-upaya lain yang akan kami lakukan. Mudah-mudahan sesuai dengan adanya level kewaspadaan dan menyongsong adaptasi kebiasaan baru (AKB) ini, kehidupan ekonomi semakin hidup,” ungkap Sekretaris GTPP Covid-19 Jabar, Daud Achmad dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (11/6/2020).
Adanya PSBB proporsional di Jabar atau AKB, ujar Daud, merupakan sebuah upaya untuk keberlangsungan ekonomi masyarakat yang dikaitkan dengan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi dalam rangka mempercepat penanggulangan Covid-19.
“Dengan adanya PSBB proporsional dan AKB ini diharapkan kehidupan perekonomian masyarakat di Jabar semakin bangkit. Dan masyarakat sudah bisa memulai kegiatannya dengan memperhatikan protokol kesehatan,” jelas Daud.
Ditambahkan Daud, hingga saat ini belum ada daerah di Jabar yang mengajukan AKB.
“Jumat besok, pak Gubernur akan mengumumkan langsung tentang level kewaspadaan di Jabar setelah PSBB proporsional di Jabar selesai. Apakah akan diperpanjang atau seperti apa, Pak Gubernur akan menyampaikannya sendiri,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Jabar, Yunandar R. Eka Perwira mengatakan, secara pasti ia tidak mengetahui angka anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di Jabar. Karena selama ini soal anggaran penanganan Covid-19 komunikasi yang dilakukan antara Gubernur dan pimpinan DPRD.
Tapi, katanya kalau anggaran itu kurang dan bahkan akan habis sampai Juli ini bisa jadi. Sebab, pendapatan asli daerah (PAD) pasti anjlok di masa pandemi ini.
“Bahkan Jakarta saja PAD-nya diperkirakan anjlok 50 persen. Saya rasa Jabar pun pasti menurun. Begitu juga dengan pemerintah pusat pun demikian. Bahkan Jabar, sempat ditahan dana transfernya karena telat refocusing. Kalau saat ini APBD irit ya memang begitu kondisinya,” jelas Yunandar.
Salah satu indikasinya, ia menambahkan bantuan sosial (bansos) provinsi. Hingga saat ini yang baru didistribusikan baru 50 persen. Padahal, rencananya bansos tahap satu ini akan selesai didistribusikan pada April.
“Bahkan informasi yang didapat, Perum Bulog sebagai institusi yang digandeng untuk membantu dalam hal logistik dalam pemberian bansos ini katanya dananya meminjam dulu ke bank karena anggaran dari pemprov belum cair,” jelasnya. (Red)
