aqua

MUI Se-Indonesia Keluarkan Maklumat Soal RUU HIP, Ini Isinya

Wajib RUUP HIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun.

Ilustrasi: Logo Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menyampaikan maklumat atas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang masuk menjadi pembahasan di DPR.

MUI meminta kepada Fraksi-Fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terutama peristiwa sadis dan tak berperikemanusiaan yang mereka lakukan pada Tahun 1948 dan Tahun 1965 khususnya.



“Namun pasca-reformasi para aktivis dan simpatisannya telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus citra buruknya dimasa lalu dengan memutarabalikan fakta sejarah dan ingin kembali masuk dalam panggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan RUU HIP patut dibaca sebagai bagian dari agenda itu, sehingga Wajib RUUP HIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun,” kata Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhyiddin Junaedi, Jumat (12/6/2020).

Berikut pernyataan Dewan Pimpinan MUI dan MUI se-Indonesia:

1. Tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang PEMBUBARAN partai komunis indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi partai komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme,adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang sadis, biadab dan memilukan yang pernah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia, sehingga sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa tersebut.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : MUI Pusat MUI Daerah Maklumat MUI RUU HIP Penolakan RUU HIP Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaedi Partai Komunis Indonesia

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi