Rijalul Ansor: Kepgub Protokol Kesehatan Di Pesantren Lukai Kiai dan Warga Ponpes

Yang jadi permasalahan ada di point ke tiga dimana sanksinya jelas akan merugikan pondok pesantren.

Ketua Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Jawa Barat, KH Anwar. (Foto: Rijalul Ansor)

JABARNEWS | BANDUNG - Banyak Tokoh Pesantren di Jawa Barat yang merasa tersinggung dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :443/Kep.32-Hukham/2020 tentang Protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 dilingkungan Pondok Pesantren.

Pada Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :443/Kep.32-Hukham/2020 memuat 15 (lima belas) poin Protokoler di Pondok pesantren, pada poin terakhir memuat “membuat surat pernyataan kesanggupan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota setempat dengan ditembuskan pada aparat Kepolisian”.

Baca Juga:

Said Aqil Siroj Ketum PBNU Tolak Investasi Miras Bebas Di Indonesia

Duh! Orang Gila Tanpa Busana Kerap Lempar Batu kepada Warga



Kemudian pada surat tersebut juga melampirkan contoh surat pernyataan yang harus dibuat oleh setiap pondok pesantren, dimana pada point 3 (tiga) contoh surat tersebut menyebutkan “bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-udangan, dalam hal ini terbukti melanggar protokol kesehatan penanganan Covid-19.

“Yang jadi permasalahan ada di point ke tiga yang berbunyi Apabila pesantren melanggar protokoler Covid 19, yang sudah ditentukan maka pihak pesantren akan diberikan sanksi, terus sanksinya jelas akan merugikan pondok pesantren. Perlu difahami bahwa banyak pondok pesantren yang menjalankan Metode pembelajaran secara mandiri dengan keterbatasan Sumber daya yang ada, sehingga tidak semua pondok dapat menjalankan aturan tersebut, ini Keputusan Gubernur yang tidak melihat kondisi langsung Pondok pesantren, ini bisa kuwalat dengan para kyai," tandas KH Anwar Pengasuh Pondok Pesantren Roudlatu Tharbiyah Purwakarta selaku Ketua Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Jawa Barat. Minggu (14/06/2020)

Dapat difahami, bahwa Gubernur Jawa Barat punya niat baik dalam kebijakannya, agar memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di lingkungan pondok pesantren, tetapi cara yang disampaikan dalam keputusan Gubernur tersebut menyinggung perasaan para pihak dikalangan pondok pesantren dan terkesan tidak memiliki etika Kepada para Kyai yang sudah ikut berperan me-merdeka-kan dan menjaga Kedaulatan NKRI. Seolah olah pemerintah tidak berpihak kepada pesantren memandang sebelah mata dan tidak membaca situasi dan fasilitas pondok pesantren. Walaupun mungkin tidak demikian maksudnya.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Kepgub Jabar Gubernur Jabar Ridwan Kamil Rijalul Ansor Jabarnews Berita Jawa Barat

Live Stream Bandung 132 TV

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi