JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik 15 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat dan salah satu posisi yang berubah ialah jabatan Kepala Dinas Pendidikan yang sebelumnya dijabat oleh RD Dewi Sartika diganti oleh Dedi Supandi.
Pergantian Kadisdik Jabar ini cukup menyita perhatian karena dilakukan di saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMAN/SMKN dan sederajat diwarnai oleh peristiwa ditemukan surat rekomendasi dari anggota DPRD Jabar.
Insan pendidikan mengaku kecewa dengan keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang melantik Dedi Supandi sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jabar menggantikan Dewi Sartika pada Jumat, (12/6/2020).
“Kami selaku insan pendidikan, pegiat pendidikan, itu harus menelan kekecewaan tiga kali berturut-turut terkait pejabat Kadisdik Jabar,” kata Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Iwan Hermawan.
Bentuk kekecewaan FAGI, kata Iwan, tiga sosok yang ditunjuk atau menjabat sebagai Kadisdik Jabar bukan berasal dari lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK).
“Sebelumnya Gubernur Jabar menunjuk Ahmad Hadadi, lalu digantikan dengan Dewi Satrika, dan sekarang Dedi Supandi. Jadi Ketiganya bukan dari LPTK dan lama menjabatnya tidak cukup panjang,” kata dia.
Oleh karena itu, program Kadisdik Jabar sebelumnya belum selesai sudah diganti dengan program baru karena pejabatnya baru. Dia memberi contoh, saat Ahmad Hadadi menjabat Kadisdik Jabar, yang bersangkutan membuat program SMA Terbuka dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) SMK dan program ini tidak jelas kelanjutannya di masa kadisdik penggantinya.
Iwan menilai Gubernur Jabar tidak serius dalam mengurus pendidikan. Lain halnya dengan dinas kesehatan yang selalu dari berlatar pendidikan dokter. Saat ini baik kadisdik maupun sekretaris dinas dari IPDN, sementara ada beberapa pejabat yang berkualifikasi LPTK malah ditempatkan di SKPD lain.
“Kalau pendidikan di Jawa Barat ingin bagus dan juara serahkan dong pada ahlinya. Karena kalau diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya, begitu dalam ajaran Syariat Islam,” kata Iwan.
Menurut dia, jabatan kepala dinas seharusnya menjadi jabatan karier dan melalui revisi Peraturan Pemerintahan tentang Guru, Kemendikbud berupaya untuk memperbaiki sistem perekrutan, dari mulai jabatan kepala sekolah hingga kepala dinas pendidikan.
Kepala dinas pendidikan harus benar-benar berdasarkan kemampuan karier sebagai guru dan rencananya, kata Iwan, FAGI dan para insan pendidikan Jabar akan lakukan protes terbuka kepada Gubernur Jabar.
Untuk diketahui, Dedi Supandi sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sedangkan RD Dewi Sartika saat ini menjabat sebagai Asisten Sekprov Bidang Pemerintah, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial. (Red)
