aqua

Rapat dengan Menag, Komisi VIII DPR Singgung Hak Angket

Menteri Agama Fachrul Razi meminta maaf kepada DPR karena mengambil keputusan sepihak pembatalan haji tahun 2020.

Komplek Parlemen Senayan MPR DPR RI. (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Komisi VIII DPR RI mengkritik Menteri Agama Fachrul Razi dan jajarannya karena dianggap membuat keputusan sepihak terkait batalnya penyelenggaraan haji. Kritik disampaikan saat rapat kerja di DPR, Kamis (18/6/2020) malam. Suasana sempat memanas sampai Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily, menyinggung hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Mulanya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Nizar Ali, menjelaskan asal mula keputusan pembatalan haji. Nizar mengakui, mengenai kewenangan pembatalan itu tafsiran dalam undang-undang. Namun, Kemenag berasumsi dan konsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Kementerian Agama mengambil kesimpulan dapat membatalkan keberangkatan haji dengan keputusan menteri, tanpa perlu keputusan Presiden.

Baca Juga:

Empat Isu Aktual yang Direspon Ketua DPR

Rumor Paham Radikal Susupi KPK, Karena Pegawai Gunakan Celana Cingkrang



"Kemudian dijadikan dasar mengapa cukup Pak Menteri saja tak perlu kepres dan sebagainya," ujar Nizar dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Dia berdalih, atas dasar itu tak membatalkan keputusan Presiden mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Menteri hanya membatalkan keberangkatan semata.

"Pak Menteri tidak langgar undang-undang, tak langgar kepres. Kewenangannya ada di pembatalannya," ucap Nizar.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4 5
Tags : Hak Angket Komisi VIII DPR DPR RI Kementerian Agama Kemenag Menteri Agama Fachrul Razi Pembatalan Haji Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Kiayi Maman Dipastikan Melenggang Lagi ke Senayan

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi