Soal Diskon Rokok, Ada yang Setuju dan Tidak. Kalau Anda?

Merekomendasikan KPK untuk melakukan kajian, rekomendasi dan pendampingan kepada pemerintah agar menghapus berbagai kebijakan yang berpotensi melahirkan celah kerugian negara.

Ilustrasi- Asbak Rokok. (Foto: Metro.co.uk)

JABARNEWS | JAKARTA - Peneliti Kebijakan Publik dan Pegiat Antikorupsi, Emerson Yuntho mendesak Kementerian Keuangan untuk mencabut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Bea Cukai Nomor 37/2017, yang memperbolehkan pabrikan mematok harga transaksi pasar (HTP) atau harga ditingkat konsumen akhir rokok di bawah 85 persen dari harga jual eceran/harga banderol.

Kebijakan ini berpotensi mengurangi penerimaan negara dari pajak penghasilan (PPh) badan. Potensi kehilangan PPh badan diperkirakan terus bertambah dari tahun ke tahun seiring keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai beserta HJE rokok.

Baca Juga:

Ternyata Harga Rokok Sumbang Inflasi Oktober

Harga Rokok Segera Naik



Emerson menjelaskan berdasarkan simulasi awal yang dilakukan, potensi kehilangan penerimaan negara dari PPh badan industri rokok pada 2020 mencapai Rp2,6 triliun.

“Ini sangat ironis di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara yang sedang membutuhkan banyak biaya,” kata Emerson dalam diskusi virtual Indonesia Budget Center, Kamis (18/6/2020).

Emerson menjelaskan, potensi kehilangan PPh badan diperoleh dari simulasi dasar terhadap riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tahun 2019. Riset ini berdasarkan data sampling 1.327 merek rokok yang dijual di bawah HJE.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags : Diskon Rokok Harga Rokok Rokok Eceran Tarif Cukai Peraturan Menteri Keuangan Jabarnews Berita Jawa Barat Bea Cukai

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi