Ingin Tahu Posisi Hutang Pemerintah? Ini Penjelasan Sri Mulyani

Peningkatan kebutuhan pembiayaan akibat pandemi Covid-19 yang melonjak drastis.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, secara umum peningkatan posisi utang Pemerintah Pusat disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan akibat pandemi Covid-19 yang melonjak drastis.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah pada akhir Mei 2020 mencapai Rp5.258,57 triliun. Posisi utang mengalami kenaikan sebesar Rp86,09 triliun dibandingkan dengan posisi pada akhir April sebesar Rp5.172,48 triliun.

Baca Juga:

Kabar Baik Di Tengah Pandemi Covid-19 untuk Tenaga Kesehatan

Menkeu Minta Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Disetop



Dilansir dari data APBN KiTa, rasio utang pemerintah meningkat jadi 32,09% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini masih jauh dari batas aman yang diperbolehkan dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, yaitu maksimal 60% dari PDB.

"Masalah kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional menjadi prioritas negara, sehingga untuk mendukung kebijakan penanganan pandemi, Pemerintah menutupi kekurangan penerimaan negara melalui pembiayaan," kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Sebagai informasi komposisi utang pada Mei 2020 terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp4.442,90 triliun atau 84,49% dari total utang. Selain itu ada pinjaman sebesar Rp815,66 triliun atau 15,51% dari keseluruhan utang pemerintah sampai dengan akhir Mei 2020.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Hutang Pemerintah Hutang Negara Sri Mulyani Menteri Keuangan Keuangan Negara Pinjaman Luar Negeri Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Tahun Depan, Penyaluran DD Desa Mandiri Bakal Dua Tahap

Menkominfo Desak Netflix dan Spotify Bayar Pajak

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi