aqua

Peringatan dari Doni Monardo untuk Pemerintah Daerah, Simak

Tidak boleh ada daerah yang ujug-ujug langsung menerapkan new normal.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo. (Foto: BNPB)

JABARNEWS | JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) tak secara sepihak memutuskan dan menerapkan kondisi new normal. Doni mengatakan, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan sebelum menerapkan new normal.

"Pelonggaran pada sejumlah bidang, tetapi pemerintah pak presiden selalu mengatakan, dengan kehati-hatian. Semua diawali dengan pra kondisi, semua diawali dengan edukasi, sosialisasi, dan simulasi,” ujar Doni saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (24/6/2020).

Baca Juga:

Bepergian Keluar Daerah Diperbolehkan saat Larangan Mudik, Ini Syaratnya

Pemda Harus Pastikan Ketersediaan Pangan Masyarakat Di Jabar Aman



Di hadapan anggota DPR, Doni menegaskan bahwa penerapan pelonggaran saat new normal oleh Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

"Tidak boleh ada daerah yang ujug-ujug langsung melakukan aktivitasnya (new normal) tanpa melalui pra kondisi, termasuk bagaimana pimpinan daerah harus berkoordinasi dgn komponen yang ada. Supaya setiap kebijakan dapat dukungan dari masyarakat," ujar Doni.

Dukungan itu sangat penting, lanjutnya, sebagai kolaborasi seluruh komponen untuk menekan laju Covid-19. Sekaligus menerapkan protokol kesehatan dengan konsisten. Mulai dari memakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Doni Monardo New Normal Penerapan New Normal Pandemi Covid-19 Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

DPRD Jabar: Pandemi Covid-19, BPSK Harus Tetap Beri Perlindungan

Ingin Hamil Di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Kata BKKBN

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi