Ombudsman Minta Sistem Pembagian Bansos Diubah, Ini Alasannya

Kerap terjadi tumpang tindih.

Ilustrasi- Paket Bansos. (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Selama pandemi Covid-19 penyaluran bantuan sosial (bansos) antara pemerintah pusat dan daerah kerap terjadi tumpang tindih.

Berangkat dari situ, Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih menyarankan untuk adanya desain ulang pembagian bansos antara pemerintah pusat dan daerah sebagai solusi berdasarkan status domisili masyarakat.

Baca Juga:

Ombudsman Catat Tujuh Poin Plus di Samsat Kota Bekasi

Ombudsman Minta PLN Lebih Transparan kepada Konsumen



"Padahal sebetulnya kan kalau kita lihat dari administrasi kependudukan seharusnya bansos. Katakanlah level Kabupaten/Kota itu fokus diberikan oleh Pemda tingkat yang sesuai, kepada warga bedasarkan identitas yang sesuai tempatnya," terang Alamsyah saat ikuti diskusi webinar virtual, Jumat (26/6/2020).

Maksudnya, pembagian bansos akan berdasarkan KTP yang fokus pada identitas tempat daerahnya. Kemudian, bagi warga pendatang namun masih satu provinsi itu tanggung jawab dari Pemprov, sedangkan pendatang yang di luar provinsi itu tanggung jawab Pemerintah Pusat.

"Lalu bagaimana kalau dia pendatang tapi bukan dari provinsi. Nah inilah jatahnya pusat. Tetapi ini kan mau dibalik pemerintah pusat mau ambil itu semuanya, kalau kemudian di daerah-daerah lain kacau. Ya mungkin, karena adanya kekeliruan berpikir antara peran pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Ombudsman Pembagian Bansos Bansos Covid-19 Tumpang Tindih Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Terkait Pemadaman Listrik Direksi PLN Dipanggil Ombudsman

Bupati Ade Bantah Abaikan Laporan Ombudsman

Perusahaan Pencemar Sungai Cileungsi Bogor Akan Ditutup

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi