Adanya Komisaris BUMN Diisi Dari Kementerian, Ini Kata Stafsus

Pemerintah sebagai pemegang saham BUMN berhak menempatkan orangnya.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga. (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menjawab temuan Ombudsman mengenai banyaknya komisaris BUMN yang rangkap jabatan di kementerian atau lembaga pemerintah.

Arya Sinulingga menyampaikan bahwa posisi komisaris perusahaan negara yang diisi oleh sosok dari kementerian atau lembaga merupakan hal wajar.

Baca Juga:

Peran Pengacara Negara Harus Dioptimalkan Instansi Pemerintah

Seribu Warga Mudik Gratis ke Jawa Tengah Bareng Bio Farma



"Kita kan tahu BUMN dimiliki pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang saham pasti menempatkan perwakilannya untuk menempati posisi komisaris di BUMN, maka wajar diambilnya dari kementerian-kementerian teknis yang memang paham masalah teknis di perusahaan itu," ujar Arya di Jakarta, Minggu (28/06/2020)

Menurut Arya, pemerintah sebagai pemegang saham BUMN berhak menempatkan orangnya dalam rangka mengawasi kinerja perusahaan.

"Jadi sangat wajar kalau dari kementerian atau lembaga juga yang menempati posisi komisaris, yang mewakili kepentingan pemegang saham ya dari pemerintah. Itu logika umum, dimana-mana juga pastinya harus ada mewakili, kalau nggak siapa yang mewakili pemerintah dalam perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah itu kalau bukan dari unsur pemerintah," kata Arya.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : BUMN Komisaris BUMN Stafsus BUMN Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

PT KAI Distribusikan 30.000 Paket Sembako Murah

Kereta Cepat Pertama se-ASEAN Akan Ada di Jawa Barat

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi