Raperda Pesantren Belum Bisa Disahkan, Ini Alasan DPRD Jabar

Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga tertera urusan pesantren yang kewenangannya bisa saja diambil oleh daerah, asalkan ada Perpres.

Ilustrasi- Gedung DPRD Jabar. (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG - Anggota Panitia Khusus (Pansus) 7 DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya alias AW mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren tak bisa segera disahkan sebelum dibuatkan Peraturan Presiden (Perpres).

"Ternyata Undang-undang Pesantren pun di dalamnya mengamanatkan perlunya Perpres agar UU tersebut bisa segera berlaku dengan efektif," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu dilansir dari laman Antara, Selasa (30/6/2020).

Baca Juga:

Ketua Komisi II DPRD Jabar: Saatnya Pembudi Daya Ikan Air Tawar Jabar Bangkit

DPRD Jabar: Jawa Barat Memiliki Potesi Ekonomi Tinggi Soal Perikanan Air Tawar



Menurut dia, meski sudah tersedia Undang-undang No 18 Tahun 19 tentang Pesantren, tapi Raperda tentang Penyelenggaraan Pesantren ini tidak bisa serta merta menjadi Perda karena kewenangannya masih ada di ranah Kementerian Agama.

Legislator asal Kabupaten Bogor itu menyebutkan bahwa dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga tertera urusan pesantren yang kewenangannya bisa saja diambil oleh daerah, asalkan ada Perpres.

"Nah, dengan demikian maka terkait dengan soal di mana kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pesantren itu lah, pengesahan Raperda ini pun harus menunggu terbitnya Perpres terlebih dahulu," terang AW.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Raperda Pesantren DPRD Jabar Pengesahan Raperda Peraturan Presiden Anggota Pansus 7 Asep Wahyuwijaya Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Komisioner KPU Jabar: Jangan Ada Kampanye Saat Reses

Ineu: OPD Cermati Proses Pelaksanaan Program Kegiatan

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi