Pilkada Saat Pandemi, Berikut Kekhawatiran Dari Pengamat

JABARNEWS | BANDUNG – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang digelar saat pandemi Covid-19 dikhawatirkan akan menjadi kluster baru penyebaran wabah virus corona jika tidak menerapkan protokol kesehatan.

Pengamat politik dari Universitas Parahyangan di Bandung, Prof Dr Asep Warlan Yusuf, mengatakan Pilkada Serentak yang digelar di tengah-tengah pandemi Covid-19 jangan sampai kluster baru dalam penyebaran (virus Corona) atau jadi gelombang kedua.

“Itu kita khawatir kan betul. Kluster baru gara-gara pilkada. Pastikan semua standar kesehatan diterapkan,” kata Asep Warlan, di Bandung, Rabu.

Baca Juga:  Subscriber Youtube Sudah Tembus Satu Juta, Dedi Mulyadi: Modal Dasar Itu 15 Ribu

Guru besar Universitas Parahyangan ini mengatakan ada tiga isu yang mengemuka atau harus diperhatikan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 dan yang pertama ialah faktor kesehatan.

“Memang standar protokol kesehatan untuk pilkada (yang digelar saat ada wabah) ini kita tidak punya contohnya. Kalau protokol kesehatan terkait kegiatan pemerintah, itu agak mudah. Pilkada itu kan gerakan banyak orang. Menggerakkan aspek kegiatan yang sangat kompleks,” kata dia.

Baca Juga:  Polres Cianjur Bersama Magician Limbad Bagikan APD Hingga Sembako

“Makanya kalau hemat saya, KPU perlu bersama-sama pemerintahan itu membuat protokol kesehatan yang sangat terukur, sangat pasih terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19,” kata dia.

Hal yang kedua tentang biaya pelaksanaan Pilkada akan lebih banyak atau tinggi karena ada alokasi biaya tambahan seperti untuk pembelian alat pelindung diri atau APD dan alat kesehatan lainnya yang dulu tidak disediakan atau tidak pernah ada pos pembiayaan itu.

Baca Juga:  Satlantas Polres Sergai Bagikan Sembako Untuk Warga Kurang Mampu

Hal yang ketiga ialah isu mengenai bagaimana teknis kampanye, bagaimana menjual program atau penawaran program dari setiap pasangan calon.

“Nah apakah itu bisa digunakan dengan pemanfaatan teknologi saat ini seperti memanfaatkan aplikasi Zoom atau lainnya. Apakah itu efektif? Apakah masyarakat di pedesaan bisa mengaksesnya terhadap sarana kampanye tadi,” kata dia. (Red)