Waduh, 118 Ribu PNS, TNI-Polri hingga DPRD Masuk DTKS

Masih ada 92 kabupaten/kota yang tidak memperbarui data tingkat kemiskinan.

Menteri Sosial Juliari Batubara. (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Sebanyak 118 ribu data orang miskin di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) terpaksa dihapuas. Pasalnya, itu merupakan identitas dari pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Kami hapus ada 118 ribu sekian rumah tangga anggota PNS, TNI, Polri, dan DPRD ini otomatis dihapus," ungkap Menteri Sosial Juliari Batubara, Rabu (1/7/2020).

Baca Juga:

Najwa Shihab Dinilai Mumpuni Jadi Menteri Sosial

Mensos Minta Warga Gotong Royong Distribusikan Sembako



Ia menyatakan, pihaknya terus melakukan verifikasi dari data-data yang masuk dalam DTKS. Langkah ini agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Menurutnya, perbaikan data ini juga melibatkan pemerintah daerah, khususnya kepala desa. Sebab, pemerintah pusat membutuhkan data valid dari masing-masing kabupaten/kota terkait tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Hanya saja, lanjut dia, masih ada 92 kabupaten/kota yang tidak memperbarui data tingkat kemiskinan di wilayahnya. Dengan demikian, tingkat kemiskinan di 92 kabupaten/kota itu dianggap paling parah.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Data Orang Miskin Menteri Sosial Juliari Batubara Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Pemda Dinilai Tak Serius Urus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Waduh! Tiga Daerah Jabar Ini Disorot KPK Soal Bansos

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi