Dinilai Penting, Pansus DPD RI dan Kemendagri Lanjutkan Dana Otsus Papua

Pansus Papua DPD RI dan Kemendagri RI sepakat untuk mendorong revisi terbatas terkait dengan pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Rapat virtual DPD RI dengan Kemendagri RI. (Foto: DPD RI)

JABARNEWS | BANDUNG – Peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengevaluasi dana otonomi khusus (Otsus) cukup penting. Pasalnya, kementerian tersebut dapat mereview kebijakan otsus, memfasilitasi penyusunan regulasi kekhususan, asistensi pelaksanaan otsus, hingga memonitoring dan melakukan evaluasi.

Bersama Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sepakat pentingnya keberlanjutan dana Otsus dengan sejumlah perbaikan.

Baca Juga:

Siap-Siap! Pilkada Serentak 2020 Segera Tiba

DPD Dorong Apkasi Otonomi Expo 2019 Sebagai Media Promosi Potensi Daerah



Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma mengatakan keberlanjutan dana Otsus dengan evaluasi menyeluruh. Selain itu, Pansus Papua DPD RI dan Kemendagri RI sepakat untuk mendorong revisi terbatas terkait dengan pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Lantas juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dilakukan secara paralel setelah revisi terbatas selesai dilakukan.

“Ada perbaikan dari sisi regulasi, dan tata kelola penyalurannya hingga dampak dan manfaatnya” ujarnya dalam rapat kerja Pansus Papua DPD RI melalui virtual meeting dengan Kemendagri hari ini (1/7).
Halaman selanjutnya 1 2 3 4 5
Tags : Kementerian Dalam Negeri DPD RI Dana Otonomi Khusus Pansus DPD RI Otonomi Khusus Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

OSO Ajak Masyarakat Indonesia Bersatu

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi