Siswa Miskin Ditolak Sekolah Negeri, Emak-emak Kepung Balaikota Depok

JABARNEWS | DEPOK – Ratusan orang tua siswa tidak mampu bersama Dewan Kesehatan Rakyat pada Kamis (2/7) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota di Jalan Margonda.

Mereka menuntut agar proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di Kota Depok dihentikan sementara karena menurutnya banyak siswa miskin di Kota Depok tidak diterima di sekolah negeri di Kota Depok, Jawa Barat.

Roy Pangharapan Ketua DKR Kota Depok di Depok mengatakan masih adanya siswa miskin yang ditolak oleh sekolah negeri di Kota Depok tentu sangat bertentangan dengan nilai nilai luhur Pancasila.

Baca Juga:  Kejutan di Panggung Quarter Final Terakhir Indonesia's Got Talent 2023

“Banyak anggota DKR Depok yang miskin ditolak di sekolah negeri, baik tingkat SMP maupun SMA dan SMK di Depok. Untuk itu, kami DKR kota Depok hari ini melakukan advokasi dengan mengadakan aksi damai ke perwakilan Dinas pendidikan Propinsi Jawa barat dan Walikota Depok,” katanya.

Baca Juga:  Moeldoko: Pemerintah Siapkan 3 Strategi Utama Atasi Pandemi Covid-19

Berdasarkan pantauan, massa di dominasi oleh kaun wanita. Mereka datang sambil membawa spanduk mereka meminta PPDB Depok diperbaiki. Spanduk yang dibawa bertuliskan ‘Tunda Segera PPDB SMA/SMK di Kota Depok’, ada juga meminta PPDB SMP Depok ditunda. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan ‘aksi solidaritas DKR Kota Depok, Untuk Siswa Miskin di Kota Depok’.

Dalam kesempatan Aksi Solidaritas ini DKR Kota Depok menyatakan sikap agar Gubernur Jawa Barat dan Walikota Depok untuk menghentikan sementara proses PPDB sampai semua anak siswa miskin di terima di sekolah negeri. Ada sekitar 50 siswa miskin tingkat SMP dan SMA/SMK sebanyak 25 an siswa, yang belum mendapatkan sekolah.

Baca Juga:  Guru Berserta 3 Anaknya Tewas Di Sungai Bahapal, Begini Kronologisnya

“Aksi ini terpaksa dilakukan ditengah masa pandemi oleh karena para pemangku kebijakan pendidikan di kota Depok Jawa Barat tidak perduli dan menutup telinga atas pelanggaran Sila ke 5 dari Pancasila,” katanya. (Red)