JABARNEWS | BANDUNG - Sejumlah kelompok menuding Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP mencabut Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Atas dasar ini, kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI), akan menggelar 'Apel Siaga Ganyang Komunis' hari ini, Minggu (5/7/2020).
Dilansir dari laman Tempo.co, rancangan undang-undang yang menuai kontroversi ini merupakan usulan dari DPR. Sejauh ini, pemerintah belum menyatakan sikap tegas menolak RUU tersebut. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bahkan mengatakan pemerintah masih mengkaji draf aturan itu.
Draf RUU Haluan Ideologi Pancasila terdiri dari 10 bab. Yakni Ketentuan Umum; Haluan Ideologi Pancasila; Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Pembangunan Nasional; Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Juga Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Sistem Nasional Kependudukan dan Keluarga; Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila; Partisipasi Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Atas dasar ini, kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI), akan menggelar 'Apel Siaga Ganyang Komunis' hari ini, Minggu (5/7/2020).
Baca Juga:
Doni Monardo Donor Plasma Konvalesen Usai 17 Hari Bebas Covid-19
Anggota DPRD Sumut Sebut Pelayanan Samsat UPT Sei Rampah Tidak Maksimal
Dilansir dari laman Tempo.co, rancangan undang-undang yang menuai kontroversi ini merupakan usulan dari DPR. Sejauh ini, pemerintah belum menyatakan sikap tegas menolak RUU tersebut. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bahkan mengatakan pemerintah masih mengkaji draf aturan itu.
Draf RUU Haluan Ideologi Pancasila terdiri dari 10 bab. Yakni Ketentuan Umum; Haluan Ideologi Pancasila; Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Pembangunan Nasional; Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Juga Haluan Ideologi Pancasila sebagai Pedoman Sistem Nasional Kependudukan dan Keluarga; Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila; Partisipasi Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
Halaman selanjutnya 1 2 3
