JABARNEWS | BANDUNG – Tina Toon mengkritik wacana penerapan belajar jarak jauh secara permanen yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem. Anggota DPR DKI Jakarta itu mempertanyakan ketersediaan teknologi bagi para siswa untuk menunjang kegiatan tersebut.
“Smartphone dan kuota internetnya semua dibayarin mas menteri? Kan enggak semua masyarakat orang kaya? Enggak semua masyarakat melek teknologi kayak di kota besar, yang di pelosok-pelosok bagaimana?” tulis Tina di Instagram Storynya pada Sabtu (4/7/2020).
Kritik Tina itu didukung oleh sejumlah pihak, khususnya para orang tua murid. Mereka merasa kesulitan jika proses belajar dilakukan dengan jarak jauh.
“Kebijakan pasti ada pro dan kontra, tapi dalam memutuskan kebijakan harus dipikirkan plus minusnya untuk masyarakat luas se-Indonesia, bukan sebagian saja,” tulisnya.
Menurut Tina Toon, belajar jarak jauh yang saat ini diterapkan sekolah karena pandemi harus dipertimbangkan dan dievaluasi lebih dalam lagi. Terlebih jika akan diterapkan dalam jangka panjang atau permanen. Menurut Tina Toon, masyarakat belum siap, salah satunya karena faktor ekonomi dan teknologi yang belum merata.
Tina Toon juga mendapat pengaduan dari para guru yang mengajar di desa-desa. Mereka kesulitan dengan pembelajaran jarak jauh karena tidak semua siswa punya gadget.
“Pasti hancur rasanya enggak bisa memenuhi kebutuhan murid soal gadget dan kuota saat sekolah online selama pandemi Covid-19,” tulisnya.
Tina Toon menyarankan pemerintah fokus pada Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB yang memicu keresahan di masyarakat, terutama orang tua dan para siswa. Pada Jumat 3 Juli 2020, puluhan orang tua murid yang berunjuk rasa menolak PPDB DKI Jakarta 2020 di Taman Aspirasi seberang Istana Merdeka Jakarta.
Mereka protes karena anak-anaknya tidak diterima masuk sekolah negeri karena sistem penerimaan yang dinilai mempersulit siswa mendapatkan akses.
“PPDB dulu harus ada solusi terbaik, banyak anak yang stress,” tulis Tina Toon. Ada juga orang tua murid yang bekerja sebagai sopir angkutan umum mengadu kepada perempuan 26 tahun ini.
Orang tua murid itu mengeluhkan aturan zonasi yang membuat dia kesulitan mendaftarkan anaknya ke sekolah.
“Yang berprestasi tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Yang penghasilannya kurang tidak mendapatkan sekolah negeri. Umur diprioritaskan. Mulai hari ini ada seleksi dari bina RW, dicoba ya untuk para murid dan orang tua! Semangat! Kita kawal bersama,” tulis Tina Toon. (Red)
