"Usulan kami nanti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) plus, ini terdiri dari BOS biasa ditambahkan anggaran untuk guru tadi, ada anggaranya langsung disalurkan ke sekolah, bisa untuk melakukan pembayaran langsung kepada guru," terangnya.

Mekanisme berikutnya, penyusunan formasi. Penyusunan formasi ini dilakukan bersama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan jumlah kebutuhan guru. Kemudian, diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).



Nantinya, Kemenpan RB menetapkan formasi PPPK untuk jabatan fungsional dan kebijakan pengadaan guru. "Kemenpan RB melakukan koordinasi pegawasan san pengendalian dalam konteks penetapan formasi," tuturnya.

Berikutnya, kata Iwan, adalah terkait kualitas guru. Nantinya akan ada seleksi yang digelar untuk para guru PPPK. "Kemendikbud menyiapkan instrumen, dalam ujian konten dan bernalar," ucapnya.

Guru honorer yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bisa mengikuti ujian. Nantinya, Kemendikbud juga akan membantu dengan bahan persiapan ujian.
Halaman selanjutnya 1 2 3