Undang-Undang Minerba Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Pemohon mengusulkan agar perizinan berusaha dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau provinsi sesuai kewenangan masing-masing.

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) mengajukan pengujian UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Mahkamah Konstitusi.

Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, Kamis (9/7/2020), Ketua AAK Bahrul Ilmi Yakup dkk mempersoalkan Pasal 35 ayat (1) dan (4) yang dinilai berlawanan dengan nilai desentralisasi serta bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (5) UUD NRI 1945.

Baca Juga:

Pimpinan Ponpes Al Islam Minta Masyarakat Purwakarta Sabar Tunggu Keputusan MK

Muslimat NU Majalengka Ajak Masyarakat Pererat Silaturahmi dan Kekeluargaan



Ada pun Pasal 35 ayat (1) berbunyi, "Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat", sementara ayat (5) berbunyi, "Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Selain itu, pasal itu disebut berlawanan dengan materi muatan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur hanya urusan pemerintahan absolut yang menjadi urusan pemerintah pusat sepenuhnya dalam Pasal 9 ayat (2).

Urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Undang-Undang Minerba Mahkamah Konstitusi Perizinan Pertambangan Asosiasi Advokat Konstitusi Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Waduh! Akan Ada Saksi 'Wow' Di Sidang Sengketa Pilpres

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi