JABARNEWS | BANDUNG – Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Golkar, Edi Rusyandi meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus memperhatikan kondisi keterbatasan pondok pesantren tradisional.
Menurutnya, pesantren tradisional telah memberikan sumbangsih besar dalam membimbing dan membina santri dan masyarakat secara mandiri karena didasari tanggungjawab mendidik dan membangun akhlak mulia.
“Dengan biaya operasional yang jauh dari cukup di tengah maraknya komersialisasi model pendidikan lain. Dan ini menjadi saluran alternatif masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu,” kata Edi yang juga menjabat Wakil Ketua PW GP Ansor Jawa Barat ini, Jumat (10/7/2020).
Dia menyebut, pesantren tradisional yang tersebar di pinggiran desa yang jarang tersentuh oleh pejabat pemerintah. Di Jawa Barat sendiri terdapat kurang lebih 900 ponpes dan setengahnya merupakan ponpes tradisional.
“Rata-rata kan pejabat itu datangnya ke pesantren besar yang secara sistem dan manajemen kelembagaannya bisa dikatakan sudah mandiri. Nah, harusnya yang seharusnya diperhatikan itu yang tradisional ini,” tandasnya. (Rnu)
