JABARNEWS | TASIK – Dalam penanganan wabah Covid-19 seluruh jajaran pemerintahan menggelontorkan dana yang cukup besar untuk hal ini, begitupun anggaran yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah Rp 16,2 triliun untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi pandem, dikutip dari jabar.suara.com, Kamis (11/6/2020)
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum atau yang sering disapa Kang Uu menegaskan kepada pemerintah daerah baik pemda atau pemkot yang ada di Jawa Barat, untuk segera melaporkan hal sekecil apapun kepada provinsi terkait penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini.
“Harapan kami kepada para kepala daerah, untuk segera menyampaikan sekecil apapun informasi kepada provinsi. Termasuk cepat dalam mengambil langkah dan keputusan dalam penanganan kasus Covid-19,” ungkap Uu kepada wartawan, Sabtu (11/7/2020) dilansir dari ayotasik.com.
Selain itu, mengingat kasus Covid-19 ini masih tersebar di Jawa Barat, Uu juga meminta kepada Kepala Daerah untuk segera melaporkan apapun hasil tes yang dilakukan oleh masing-masing tim gugus tugas setiap daerah.
“Kan kita punya Pikobar atau sistem data laporan kasus Covid-19 ke pemerintah provinsi, jadi lebih mudah dan cepat,” kata Uu.
Terkait data dan fakta, Uu juga meminta kepada setaip Pemda dan Pemkot di Jawa Barat untuk selalu melaporkan setiapkali menemukan data baik itu hasil tes ataupun penggunaan anggaran yang telah dilakukan.
“Sampaikan apa adanya, karena kalau informasi yang tidak akurat dan kurang tersampaikan. Khawatir kami pemprov Jabar, membuat keputusan dan kebijakan yang salah,” tutur Uu.
Adapun soal anggaran Covid-19 di daerah kota/kabupaten yang naik, memang dilihat dari jumlah kasus Covid-19 yang terjadi. Apakah naik atau menurun. Berpengaruh juga terhadap alokasi anggaran. Jadi harus transparan dan terbuka.
Uu menambahkan kaitan pelaksanaan uji Swab PCR di seluruh kota/kabupaten di Jawa Barat termasuk di Tasikmalaya untuk segera dilaporkan sampelnya ke Labkesda di Bandung.
“Jangan sampai membuat khawatir masyarakat. Dan masyarakat pun harus paham, uji Swab PCR ini bukan untuk membuat stigma buruk bagi masyarakat itu sendiri dalam status sosialnya, kalaupun positif,” ungkap Uu.
Menurut dia, justru pelaksanaan Swab PCR ini dilakukan agar daerah kota/kabupaten bisa mentracking atau melakukan pemetaan terhadap penyebaran Covid-19. (Red)
