Pasal Tentang Pers Di RUU Cipta Kerja Dihapus

Baleg DPR RI juga telah berkomunikasi dengan Dewan Pers hingga berbagai ikatan jurnalis terkait pasal pers di RUU Cipta Kerja.

Ilustrasi- Para Jurnalis meletakkan kartu tanda pers saat berunjukrasa menolak RUU Cipta Kerja. (Foto: Antara)

JABARNEWS | JAKARTA - Pemerintah resmi menghapus pasal mengenai pers yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja. Hal ini dipastikan setelah pemerintah bertemu dengan Badan Legislasi DPR RI, Jumat, 10 Juli 2020.

"Bahwa pengaturan mengenai pers dikembalikan ke UU eksisting (UU Pers)," ujar Anggota Baleg Achmad Baidowi saat dilansir dari laman Tempo.co, Sabtu (11/7/2020).

Baca Juga:

Polda Metro Minta Maaf Jika Ada Oknum Polisi Intimidasi Jurnalis

RKUHP Ancam Kebebasan Pers



Dalam rekaman video rapat pemerintah dengan Baleg, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, mengatakan dua pasal yang dicabut adalah terkait dengan masalah penanaman modal dan sanksi.

Hal ini merujuk pada Pasal 87 terkait penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal dan pasal 3 yang menyebut perusahaan pers yang melanggar pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 dikenai sanksi administratif.

"Kami sudah diskusi dengan berbagai stakeholder. Kalau diperkenankan usulan di pasal 87 tadi kami tarik kembali," kata Susiwijono dalam rapat tersebut.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : RUU Cipta Kerja Pasal Tentang Pers Undang-Undang Pers Baleg DPR RI Dewan Pers Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Ketua DPR RI Biayai Pengobatan Faisal, Korban Demo RUU KUHP

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi