Perluasan Kewenangan Polri dalam Omnibus Law dapat Penolakan Ombudsman

Jangan sampai ada diskriminasi karena perbedaan gender, ras, agama, dan lainnya.

Ilustrasi- Aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. (Foto: Tempo.co)

JABARNEWS | BANDUNG - Ombudsman Republik Indonesia menolak adanya perluasan kewenangan Polri dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Sebab, menurut Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu, sejumlah pasal yang memberikan leluasa lebih kepada Polri, dinilai tidak memiliki definisi yang jelas.

Baca Juga:

Sebanyak 86 Laporan Terkait PPDB di Jawa Barat Masuk ke Ombudsman

Biaya Sekolah Siswa KETM Bakal Ditanggung Pemprov Jabar



Misalnya Pasal 82 RUU Cilaka mengubah Pasal 15 UU Kepolisian. Dalam pasal itu, Polri diperkenankan untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; dan melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

"Ibu dan bapak ini catatan penting mengenai beberapa hal. Pertama adalah definisi penyakit masyarakat, aliran yang dapat menimbulkan perpecahan, dan pemeriksaan khusus," kata Ninik dalam diskusi daring pada Minggu (12/7/2020).

Menurut Ninik, penjelasan definisi tersebut sebelumnya sudah ada dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d UU Nomor 2 Tahun 2002. Bahwa yang dimaksud dengan penyakit masyarakat adalah pengelandangan, pengemisan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan atau praktik lintah darah, dan pungutan liar.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Kewenangan Polri Omnibus Law Ombudsman RUU Cipta Kerja Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu RUU Cilaka Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Kemendikbud: Pemda Masih Lakukan Penyimpangan Aturan Zonasi

Perusahaan Pencemar Sungai Cileungsi Bogor Akan Ditutup

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi