JABARNEWS | BANDUNG – Bank bjb dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran menjalin kerjasama di bidang pendapatan pajak melalui Payment Point Online Bank (PPOB) guna mendongkrak penerimaan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) pada wilayah kota pesisir terbesar di Jawa Barat selatan itu.
Potensi pendapatan daerah melalui PKB menjadi salah satu andapan penerima bagi Pemkab Pangandaran sehingga diperlukan upaya optimalisasi dengan mengandeng bank bjb yang sudah mumpuni dan memiliki fasilitas PPOB.
Keterlibatan aktif bank bjb dalam sinergi dengan Pemkab Pangandaran ini dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi kerja sama pembayaran PKB melalui PPOB ang digelar di Aula Kantor Samsat Pangandaran 2-3 Juli 2020.
Dalam rapat ini, dijelaskan bahwa 2strategi yang akan dijalankan bank bjb dalam mendorong intensifikasi pendapatan PKB ini. Pertama, diberlakukan melalui keterlibatan perusahaan dalam Zona Integritas Taat Pajak Kendaraan Bermotor (Zonita Pamor).Strategi kedua adalah melakukan penetrasi pelayanan lewat kerja sama bersama BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
Kebijakan Zonita Pamor sendiri merupakan bagian dari kolaborasi antar susunan pemerintah di Jawa Barat untuk meningkatkan ketaatan Wajib Pajak (WP) dengan menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) & keluarganya sebagai pelopor ketaatan pajak.
Pimpinan Divisi Corporat Secretary bank bjb, Widi Hartato menjelaskan, bank bjb sendiri berperan menyediakan instrumen pembayaran pajak melalui platform pembayaran e-Samsat. Sedangkan bagi pihak Bumdes, bank bjb menyediakan fasilitas pembayaran pajak via PPOB, konversi natura, atau tabungan pajak dengan bekerja sama pada jenis usaha di sektor keuangan.
“Selain PKB, bank bjb juga menyediakan fasilitas pembayaran PBB (Pajak Bumi & Bangunan) kepada warga yang hendak melakukan setoran pajak via BUMDes,” ujarnya.
Sinergi ini menurut Widi, merupakan bentuk komitmen nyata bank bjb untuk mewujudkan kesejahteraan daerah. Bank bjb akan terus berupaya menopang rencana pemerintah untuk mengakselerasi serapan pendapatan demi kelancaran program-program pembangunan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru negeri.(rilis)
